Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengungkap motif politik dibalik kasus KTP elektronik yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.
Harapan Fahri itu sebagai respons aksi MKD yang memeriksa tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu di gedung KPK, Kamis (30/11/2017).
"Kasus SN ini kental politiknya. Nuansa politiknya justru harus terungkap. MKD dalam hal ini harus mengungkap motif politik di balik kasus ini," kata Fahri.
Baca Juga: Dikuntit Petugas BNN saat Pipis, Politikus PDIP Murka
Fahri mengatakan, pemeriksaan terhadap Novanto di KPK akan sangat bermakna. Sebab, nanti akan diketahui apa yang dihadapi oleh Setnov.
"MKD perlu mendalami soal-soal lainnya, sebab MKD adalah lembaga yang melihat persoalan tidak hanya dari perspektif hukum yang belum selesai, tapi juga perspektif etiket. Misalnya, apakah SN mendapatkan tekanan-tekanan dan negosiasi oleh elite politik atau penegak hukum tertentu, sebaiknya itu didalami juga," tuturnya.
Menurut Fahri, kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar tersebut tidak murni kasus hukum. Bahkan. dia mengatakan bukti yang menyebutkan Novanto terlibat dalam kasus ini tidak kuat.
"Kalau hukumnya, sekali lagi saya melihatnya, tak terlalu kuat, karena konstruksinya lemah dan sudah terbukti dibebaskan oleh praperadilan yang lalu, dan kemungkinan akan bebas di praperadilan yang akan datang," klaimnya.
Setnov hari ini diperiksa oleh pemimpin dan anggot MKD di gedung KPK. Tim pemeriksa ialah Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Hanura; Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura; Agung Widyantoro dari Fraksi Golkar; dan, Maman Imanul Haq dari Fraksi PKB.
Baca Juga: Pembuat KTP Elektronik Palsu Dibekuk Polisi
