Infografis
Suara.com - Sampai hari ini, hubungan Menteri BUMN Rini Soemarno dan DPR, khususnya Komisi VI, tidak harmonis. Dia dilarang mengikuti rapat kerja di Parlemen sejak tahun 2015.
Analis politik dari Indonesia Public Institute Jerry Massie mengatakan, "Ini berarti ada political interest, harusnya disini Menteri Rini harus terus berusaha membuka komunikasi yang baik dengan Komisi VI sebagai mitra kerja."
"Kalau di luar, contohnya AS, sikap open minded mereka pantas ditiru. Mereka bisa bedakan mana kepentingan publik, mana kepentingan individu dan kelompok serta partai," Massie menambahkan.
Kalau putus komunikasi, kata Massie, otomatis DPR sebagai lembaga yang mengatur sisi budgeting, controlling dan legislasi menjadi pincang.
Menurut Massie sikap egoisme politik harus dibuang jauh. Kalau halangan fisikal dan mekanikal dalam dunia komunikasi putus, paling tidak kerugiannya di policy (kebijakan).
"Harusnya mereka helping each others (saling membantu) agar jalan sesuai yang diharapkan," kata Massie kepada Suara.com.
Di berbagai kesempatan, Rini mengatakan sebenarnya dia berharap hubungan dengan Parlemen kembali harmonis. Tetapi, entah kenapa hanya bertepuk sebelah tangan.
"Tapi beberapa waktu lalu pihak Kementerian BUMN mau membuka komunikasi dengan DPR, namun entah kenapa masih mandek," kata Massie.
Menurut Massie harapan Rini untuk mengembalikan hubungan itu seharusnya ditangkap DPR, khususnya fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah.
Dalam kebekuan komunikasi seperti sekarang, kata Jerry, harus ada orang di DPR dan BUMN duduk satu meja untuk memediasi.
