Infografis
Kemudian anggaran kunjungan kerja komisi DPRD Jakarta dipangkas Rp43.015.832 680 dari sebelumnya Rp107 miliar. Awalnya Sekretariat DPRD Jakarta menganggarkan RP346.516.419.087 ke dalam RAPBD
Meski Dikritik, Anggaran TGUPP Anies Rp28 M Lolos
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta mempermasalahkan jumlah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang diusulkan pemerintah Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jakarta, Gembong Warsono menilai anggaran Rp28 miliar yang diusulkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ke dalam RAPBD Jakarta tahun 2018 terlalau banyak. Apalagi anggaran tersebut hanya untuk membayar gaji 74 tim pembantu Anies dan Sandiaga.
Baca Juga: Sandiaga Bantah Tampung Mantan Timses di Tim Gubernur
Politikus PDIP yang lain, Pantas Nainggolan, juga mempermasalahkan aturan hukum yang menjadi landasan pemerintah DKI untuk merekrut 74 orang TGUPP. Padahal, kata dia, belum ada peraturan yang mengatur.
Peraturan Gubernur 411 tahun 2016 yang dikeluarkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerangkan jumlah TGUPP 15 orang, terdiri dari delapan PNS dan tujuh non PNS.
Dalam pembahasan di Banggar, Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah menjelaskan, Anies sengaja menganggarkan Rp28 miliar ke dalam RAPBD Jakarta. Dengan uang tersebut, 'pembantu' gubernur dan wagub DKI akan lebih mudah dilakukan pengawasan.
"Kalau tim ini dibiayai APBD kontrol pimpinan yang bersangkutan akan ketat sekali karena ini diangkat SK gubernur. Tingkat kehadiran ya dikontrol dengan ketat," kata Saefullah kemarin.
Hibah ke Menwa Rp1 Miliar Lolos
Baca Juga: Ahok Bantah Tim Gubernur di Eranya Dibiayai Swasta
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jakarta Bestari Barus dan anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDIP William Yani mempermasalahkan dana hibah sebesar Rp1 miliar untuk Komando Resimen Mahasiswa (Menwa). Dalam rapat kemarin mereka meminta anggaran hibah tersebut dikurangi.
