Infografis
Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi menemukan duplikasi anggaran yang diusulkan eksekutif ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPABD) tahun 2018.
Duplikasi anggaran yang dimaksud Prasetio itu masuk ke anggaran hibah untuk Paguyuban Wardatama Jaya senilai Rp2.116.940.250, dan Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta Rp739.401.750. Prasetio menilai dana hibah keduanya sama-sama untuk pensiunan.
"Masalah dana hibah, saya tanya sama ketua TAPD (Saefullah), di poin 86 Paguyuban Wardatama Jaya dan Yayasan Pensiunan Provinsi DKI sama tidak pak? Pensiunan juga kan? " ujar Prasetio di dalam rapat Badan Anggaran di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).
Baca Juga: Hotel di Bali Beri Harga Termurah untuk Turis yang 'Terjebak'
Prasetio meminta salah satu anggaran tersebut untuk dicoret. Politikus PDI Perjuangan itu menilai anggaran yang diajukan pemprov DKI itu termasuk pemborosan.
"Kalau saya melihat ini dua-duanya pensiunan. Ini duplikasi anggaran. Tolong ini dicoret. Ini buakn apa-apa, ini lumayan hampir Rp3 miliar. Rp739 juta ditambah Rp2,1 miliar. Hampir Rp3 miliar," kata Prasetio.
Lebih jauh, Prasetio meminta pemerintah DKI tidak sembarangan memberikan dana hibah ke masyarakat. Ia tidak ingin ada alamat penerima hibah keberadaannya tidak jelas. Ia meminta dana hibah Rp2,1 miliar yang dicoret.
"Tolong ini satu dicoret. Saya sepakat yang Rp2,1 miliar dicoret," pintanya.
Sekretaris Daerah yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Saefullah, meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk menjelaskan hal tersebut. Saefullah meminta BKD mencoret salah satu anggaran.
Baca Juga: Rini Dilarang ke DPR Sejak 2015, Mungkin Ada yang Tidak Deal
PNS di bagian BKD Jakarta membenarkan Paguyuban Wardatama Jaya dan Yayasan Pensiunan DKI sama-sama mewadahi pensiunan PNS Pemprov DKI.
"Pada dasarnya pemprov posisinya yayasan yang menaungi para pensiunan PNS DKI Jakarta keseluruhan," jelasnya.
Dana hibah paguyuban Wardatama Jaya sebesar Rp2 miliar itu ternyata akan digunakan untuk pensiunan para pejabat DKI.
"Wedatama untuk pensiunan para pejabat. Mereka berkumpul mantan pejabat yang usia tua, untuk menggalang di masa tua. Ada kegiatan," kata PNS BKD tersebut.
Mendengar hal itu Prasetio langsung meminta anggaran dicoret. "Langsung saja pak, dicoret. Sudah jelas itu," kata Prasetio.
Saefullah langsung meminta BKD untuk menghapus kedua anggaran hibah tersebut karena tahun lalu sudah pernah diberikan.
"Untuk tahun kemarin 2017 ada tidak? Ya sudah kalau dua tahun berturut-turut (dapat), kita sepakat (coret), kita ‘matikan’ dua-duanya," kata Saefullah.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik meminta pensiunan pejabat DKI untuk menggunakan uang pribadinya kalau mau membuat acara atau kegiatan. Dia tidak setuju uang rakyat untuk membuat acara pensiunan pejabat DKI.
"Ngumpul pejabat-pejabat suruh dia ongkosin sendiri saja. Beli kopi atau apa sendiri, ngapain minta diongkosi kita (DKI). Kan dia pejabat-pejabat. Kalau untuk pensiunan yang sulit juga kita kasih," ucap Taufik.
"Kalau sudah pensiun kan pejabat juga Pak. Sudah matiin ya pak sekda (anggaran hibahnya)," Taufik menambahkan.
Mendengar hal tersebut Saefullah langsung meminta BKD untuk mematikan kedua anggaran tersebut.
