Infografis
"Pada dasarnya pemprov posisinya yayasan yang menaungi para pensiunan PNS DKI Jakarta keseluruhan," jelasnya.
Dana hibah paguyuban Wardatama Jaya sebesar Rp2 miliar itu ternyata akan digunakan untuk pensiunan para pejabat DKI.
"Wedatama untuk pensiunan para pejabat. Mereka berkumpul mantan pejabat yang usia tua, untuk menggalang di masa tua. Ada kegiatan," kata PNS BKD tersebut.
Mendengar hal itu Prasetio langsung meminta anggaran dicoret. "Langsung saja pak, dicoret. Sudah jelas itu," kata Prasetio.
Baca Juga: Hotel di Bali Beri Harga Termurah untuk Turis yang 'Terjebak'
Saefullah langsung meminta BKD untuk menghapus kedua anggaran hibah tersebut karena tahun lalu sudah pernah diberikan.
"Untuk tahun kemarin 2017 ada tidak? Ya sudah kalau dua tahun berturut-turut (dapat), kita sepakat (coret), kita ‘matikan’ dua-duanya," kata Saefullah.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik meminta pensiunan pejabat DKI untuk menggunakan uang pribadinya kalau mau membuat acara atau kegiatan. Dia tidak setuju uang rakyat untuk membuat acara pensiunan pejabat DKI.
"Ngumpul pejabat-pejabat suruh dia ongkosin sendiri saja. Beli kopi atau apa sendiri, ngapain minta diongkosi kita (DKI). Kan dia pejabat-pejabat. Kalau untuk pensiunan yang sulit juga kita kasih," ucap Taufik.
"Kalau sudah pensiun kan pejabat juga Pak. Sudah matiin ya pak sekda (anggaran hibahnya)," Taufik menambahkan.
Baca Juga: Rini Dilarang ke DPR Sejak 2015, Mungkin Ada yang Tidak Deal
Mendengar hal tersebut Saefullah langsung meminta BKD untuk mematikan kedua anggaran tersebut.
