Infografis
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyampaikan pesan kepada Setya Novanto yang kini ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Lebih baik mundur.
"Saya sudah meminta kan sudah awal-awal kalau Pak Novanto mundur itu baik untuk Pak Novanto, baik untuk DPR, baik untuk Golkar. Nah itu pesan saya," kata Zulkifli di Parlemen, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Menurut Zulkifli sikap negarawan Novanto bisa mengurangi penilaian negatif publik terhadap DPR.
"Itu saya katakan, kalau Novanto mundur kan bagus, cepat langsung diganti kan sehingga enggak kosong (jabatan Ketua DPR)," katanya.
Menurut Zulkifli tak akan terjadi kekosongan kalau Novanto mundur atau Fraksi Golkar menarik Novanto dari DPR.
"Mana bisa, yang lain mana bisa mengganti, kan itu haknya Golkar. Saya sampaikan ke fraksi kalau Pak Novanto bagus mundur," kata Zulkifli.
Rapat pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk menunggu kepastian hukum sidang praperadilan yang diajukan Novanto. Hal itu dilakukan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah kepada Novanto.
"Kalau praperadilan ditolak, maka segera setelah ada hasil praperadilan, DPP harus segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu Munaslub. Agenda Munaslub adalah tunggal, yaitu pemilihan ketua umum baru," ujar Ketua DPP Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng.
"Saya sudah meminta kan sudah awal-awal kalau Pak Novanto mundur itu baik untuk Pak Novanto, baik untuk DPR, baik untuk Golkar. Nah itu pesan saya," kata Zulkifli di Parlemen, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Menurut Zulkifli sikap negarawan Novanto bisa mengurangi penilaian negatif publik terhadap DPR.
"Itu saya katakan, kalau Novanto mundur kan bagus, cepat langsung diganti kan sehingga enggak kosong (jabatan Ketua DPR)," katanya.
Menurut Zulkifli tak akan terjadi kekosongan kalau Novanto mundur atau Fraksi Golkar menarik Novanto dari DPR.
"Mana bisa, yang lain mana bisa mengganti, kan itu haknya Golkar. Saya sampaikan ke fraksi kalau Pak Novanto bagus mundur," kata Zulkifli.
Rapat pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk menunggu kepastian hukum sidang praperadilan yang diajukan Novanto. Hal itu dilakukan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah kepada Novanto.
"Kalau praperadilan ditolak, maka segera setelah ada hasil praperadilan, DPP harus segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu Munaslub. Agenda Munaslub adalah tunggal, yaitu pemilihan ketua umum baru," ujar Ketua DPP Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng.
