Demiz: Pilkada Pesta Demokrasi, Bukan Perpecahan seperti di...

Rizki Nurmansyah Suara.Com
Selasa, 28 November 2017 | 01:37 WIB
Demiz: Pilkada Pesta Demokrasi, Bukan Perpecahan seperti di...
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar [suara.com]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Dalam paparannya di hadapan para peneliti senior LIPI, Demiz mengambil judul "Menyongsong Pilkada Jawa Barat yang Berkualitas".

Kualitas demokrasi di zaman now, sebut Demiz, bisa dilihat dari beberapa hal, yang dia sadur dari karya tulis "Keadilan Pemilu (Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice, Accra, Ghana, 15 September 2011).

Di antaranya integritas yang tinggi dari lembaga penyelenggara, partisipasi publik tinggi, berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi, imparsial (netral/tidak memihak) dan adil, profesional dan independen, transparan, tepat waktu sesuai dengan rencana, tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan, teratur dan peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.

"Dalam konteks Indonesia, sudah ada acuannya, yaitu prinsip-prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil," kata dia.

Baca Juga: Wisata Balai Kota Sepi, Begini 'Jurus' Sandi Dongkrak Pengunjung

Untuk itu, kata Demiz, ada beberapa tolok ukur sosial dalam menentukan kualitas pemilu demokratis yang berkualitas, yaitu mempromosikan budaya politik adiluhung dari level elit politik nasional hingga lokal, masyarakat makin dewasa dalam perbedaan politik dalam demokrasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) Lipi, Firman Noor menyebutkan bahwa Pilkada Serentak yang dimulai sejak 2015 di 370 daerah di Indonesia masih menunjukkan berbagai masalah, khususnya terkait dengan kapasitas bakal calon popularitas dan elektabilitas balon, proses kandidatisasi di parpol dan biaya politik yang tinggi.

Dampaknya, kata dia, yaitu terjadi tindak pidana korupsi dan terhambatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, hal tersebut juga tidak hanya mengakibatkan konsolidasi demokrasi berjalan lamban tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas Pemerintah Daerah.

"Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 dan 2017 menurun dengan kisaran sepuluh sampai dengan 20 persen. Kecuali Pilkada Jakarta yang justru meningkatkan partisipasi masyarakat di tahun 2017," kata dia. [Antara]

Baca Juga: Sosok di Foto Ini Buat Netizen Salfok, Mirip Ibu "Pengabdi Setan"

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI