Infografis
Suara.com - DPP Partai menyosialisasikan keputusan rapat pleno yang diselenggarakan 21 November 2017 ke kader. Salah satu keputusan rapat pleno yaitu menunjuk Idrus Marham menjadi pelaksana tugas ketua umum Golkar sampai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto.
Sosoalisasi dan konsolidasi diikuti kader dalam organisasi sayap partai: MKGR, Soksi, Kosgoro, AMPI Satker Ulama, Al-Hidayah, MDI, HWK, KPPG, hingga AMPG pada Jumat (24/11/2017).
Idrus didampingi Koordinator Bidang Kepartaian Kahar Muzakir, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II Ahmad Hidayat Mus, Bendahara Umum Robert J. Kardinal, Wakil Sekretaris Jenderal Sarmuji, dan Ketua DPP Freddy Latumahina.
"Hari ini kita tadi menyampaikan tentang keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November 2017 yang lalu. Kenapa disampaikan, karena ini penting supaya pimpinan ormas nantinya diharapkan bisa mensosialisasikan kepada seluruh anggotanya baik yang ada di pusat mupun daerah," kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Pertemuan diharapkan dapat menyamakan persepsi tentang semua perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan internal partai tetap solid.
"Dengan demikian kita tetap solid karena memang keputusan rapat pleno pada hakekatnya adalah membangun kebersamaan, soliditas di antara keluarga besar Partai Golkar," katanya.
Untuk agenda serupa, Idrus juga akan bertemu Dewan Pembina Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie. Kemudian bertemu Dewan Pakar Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono.
"Dan, besok kita mengundang ketua DPD Partai Golkar Provinsi juga dalam rangka memastikan Partai Golkar solid, kuat, dan konsisten untuk melakukan sistem yang ada," ujar dia sambil menambahkan kalau pertemuan itu bakal dilaksanakan di Hotel Sultan.
Idrus membantah isu konsolidasi dilakukan untuk meredam keinginan kader untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa sesegera mungkin.
"Tidak ada (upaya meredam). Semua sudah dewasa dan cerdas berpolitik," tuturnya.
