Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan, terhadap tiga tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Tahun 2010-2011.
"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tiga tersangka ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Tiga tersangka itu ialah Direktur Utama PT Berdikari periode 2010-2011 Asep Sudrajat Sanusi, Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2012-2013 Teguh Hadi Siswanto, dan Dirut PT Berdikari Persero periode 2012-2013 Librato El Arif.
Baca Juga: Bayinya Tewas Tersedak Susu, Seorang Ayah Dibui 6 Bulan
"Ketiganya saat ini dititipkan di Lapas Kelas 1 Semarang dan rencananya sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang," imbuh Febri.
Pada 17 Januari 2017 lalu, KPK mengumumkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Lima orang tersangka itu terbagi atas dua kasus.
Kasus pertama, pengadaan periode 2010-2011. Tiga orang yang menjadi tersangka adalah Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Periode 2010-2011 Heru Siswanto, Direktur Utama PT Berdikari periode 2010-2011 Asep Sudrajat Sanusi, dan Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2010-2011 Bambang Wuryanto.
Sedangkan kasus kedua, pengadaan periode 2012-2013, yang menyeret dua tersangka yaitu Dirut PT Berdikari Persero periode 2012-2013 Librato El Arif, dan Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2012-2013 Teguh Hadi Siswanto.
Heru, Asep dan Bambang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi dalam kegiatan pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah periode 2010 dan 2011. Sedangkan Librato dan Teguh diduga melakukan hal yang sama namun untuk periode 2012-2013.
Baca Juga: Jadi Cadangan, Lionel Messi Diejek Penyerang Juventus
Kelima tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 KUHP.
