Dana Kunker DPRD 'Meroket', Sandiaga: Bukan Sekadar Jalan-Jalan

Kamis, 23 November 2017 | 21:13 WIB
Dana Kunker DPRD 'Meroket', Sandiaga: Bukan Sekadar Jalan-Jalan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui, telah mendapat penjelasan dari pemimpin DPRD setempat mengenai dana anggaran kunjungan kerja (kunker) komisi-komisi dewan tahun 2018 senilai Rp107.797.974.740.

Dana kunker legislator tersebut menjadi sorotan publik karena mengalami peningkatan signifikan kalau dibandingkan pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

"Sudah disosialisasikan oleh teman-teman DPRD, digunakan untuk mendapatkan referensi, informasi-informasi, studi komparasi di daerah-daerah lain," ujar Sandiaga seusai menghadiri acara di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).

Baca Juga: Soekarwo Pilih Dukung Khofifah Ketimbang Gus Ipul

Sandiaga berharap, anggaran kunker yang tengah menjadi sorotan masyarakat itu bisa efektif jika nantinya disetujui.

"Anggaran-anggaran ini bukan hanya anggaran jalan-jalan. Tetapi, anggaran yang betul-betul meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi mitra pemprov, untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan terbaik yang mereka dapatkan dari luar negeri maupun sekeliling Indonesia," jelas Sandiaga.

Selain itu, ia berharap 106 wakil rakyat Jakarta mau turun ke masyarakat menyerap aspirasi warga secara rutin sekali dalam sepekan.

Saat ditanya soal kewajaran anggaran Rp107 miliar untuk kunjungan kerja dewan ke sejumlah daerah di Indonesia, Sandiaga tidak menjawab.

Ia hanya mengatakan sebagian hal tersebut sudah diatur pada pemerintahan sebelumnya, tepatnya saat Djarot Saiful Hidayat masih menjabat sebagai Gubernur.

Baca Juga: Diundang Reuni Akbar 212, Ini Jawaban Anies dan Sandiaga

"Itu kami review. Saya kan review satu-satu secara detail, saya pertanyakan. Tapi ini memang sudah yang diatur dalam pergub. Ini yang sudah disosialisasikan diajukan sebelumnya oleh pemerintahan Pak Djarot," terangnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI