Infografis
Suara.com - Nama Bupati Trenggalek Emil Dardak kini jadi perbincangan hangat di tengah persiapan pilkada Jawa Timur. Lulusan sekolah politik PDI Perjuangan itu justru maju menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Khofifah Indar Parawangsa -- Menteri Sosial. Pasangan itu lawan kandidat yang diusung PDI Perjuangan, Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas.
Tentu saja keputusan Emil Dardak membuat kalangan internal PDI Perjuangan kecewa. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, salah satunya.
"Itu yang kami sesalkan. Kebetulan dia salah satu murid saya, dia ikut proses sekolah kepala daerah di dinas itu. Dia berpotensi jadi orang besar," kata Watubun di DPR, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Anggota Komisi II DPR menambahkan menjadi kader partai tak cukup bermodal kecerdasan, tapi juga harus punya prinsip teguh.
"Prinsip yang teguh itu untuk membangun bangsa," kata dia.
Watubun mengatakan partainya akan bersikap tegas terhadap langkah kadernya yang mbalelo -- tak mau ikut perintah partai untuk tetap bertahan menjadi bupati.
"Kalau (Khofifah-Emil) sudah resmi deklarasi, kalau sudah resmi mendaftar di KPU, maka partai harus memecat yang bersangkutan. Tidak mungkin satu orang memiliki dua keanggotaan. Saya tidak tahu partai lain, kalau di PDI Perjuangan ya PDI Perjuangan kalau sudah memilih KTA partai lain harus kita pecat," kata dia.
Watubun juga menanggapi pernyataan Emil yang mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelum memutuskan maju bersama Khofifah.
"Itu kan urusan pak sekjen dengan Emil ya itu urusan pribadi. Ini kan urusan partai. Kalau ngomong urusan pribadi ya tidak bisa dicampuradukan," katanya.
Watubun mengatakan seharusnya Emil memiliki etika.
"Anda juga kalau masuk PDI Perjuangan dengan kerelaan masuk, kalau mau keluar, keluar saja. Tapi kan ini soal etika masa apalagi jadi pemimpin bisa seperti begitu, kan tidak pas," tutur dia.
