Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya tidak mengabaikan etika dengan tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua DPR, tetapi Golkar juga mengedepankan azas praduga tak bersalah. Saat ini, Novanto masih mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka.
"Ya itu terserah penilaian orang seperti apa, tetapi siapapun saya kira harus menghormati proses hukum. Kami tidak sama sekali mengabaikan etika publik tetapi kita juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Ace di DPR, Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Ace mengemukakan pendapatnya untuk menanggapi desakan sejumlah anggota fraksi agar Golkar menarik Novanto dari ketua DPR untuk memulihkan citra Parlemen.
Ace menambahkan UU MD3 menjamin jabatan seseorang di DPR tidak terganggu, meski sedang menjalani proses hukum. Pergantian jabatan harus menunggu proses hukum selesai dulu.
"Proses hukum itu juga dijamin di MD3 dan pergantian atau pemberhentian itu mengharuskan adanya inkracht," katanya.
Di internal Golkar juga terbelah dalam menanggapi Novanto, sebagian menginginkan Golkar tetap menunggu proses hukum selesai, sebagian lagi meminta jabatan ketua DPR diganti.
Tetapi rapat pleno DPP Golkar memutuskan akan menunggu putusan praperadilan untuk menentukan perlu atau tidaknya kursi ketua DPR diganti.
