Infografis
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan DPR tak usah menggubris permintaan tersangka Setya Novanto agar tak diganti dari posisi ketua DPR.
"Sebagai ketua DPR, keinginan Novanto untuk tidak ingin diganti jelas bukan permintaan yang patut untuk dipertimbangkan. Permintaan itu tidak relevan dengan eksistensi DPR sebagai lembaga tinggi negara yang sekaligus menjadi pusat mandat rakyat berkumpul untuk turut serta dalam perjalanan bangsa," kata Lucius Karus, Rabu (22/11/2017).
Lucius menekankan kehormatan lembaga legislatif sebagai tempat bekerja wakil rakyat harus dijaga.
"DPR adalah milik seluruh rakyat, dan karena milik seluruh rakyat, maka kekuasaan anggota dan bahkan hingga pimpinan DPR adalah kekuasaan yang sepenuhnya bergantung pada keinginan rakyat, bukan keinginan seorang Ketua DPR, apalagi seorang ketua sekaligus tahanan kasus dugaan korupsi," katanya.
Lucius berharap DPR jangan terpengaruh dengan permintaan Novanto. DPR, kata dia, harus tetap menjaga kepercayaan publik.
"Ketika kepercayaan sudah hilang, maka tak ada alasan bagi Setnov untuk menuntut jabatannya agar tidak diganti. Memangnya atas dasar apa orang mau menghormatinya sebagai pemimpin jika kepercayaan sebagai satu-satunya alasan bahkan sudah dia renggut dengan perilakunya sendiri," kata Lucius.
Menurut Lucius Mahkamah Kehormatan Dewan harus menyikapi dengan tegas karena Novanto sekarang sudah ditahan KPK.
"Jadi MKD terus saja dengan proses yang sudah dimulai dan berharap secepatnya memutuskan pemberhentian Setnov dari jabatan Ketua DPR. Itu merupakan bagian dari sumbangan DPR untuk memastikan kehormatan lembaga terus terjaga. Dan kehormatan lembaga itu tak semestinya digadaikan kepada permintaan seorang yang diduga menciderai kehormatan lembaga tersebut," kata Lucius.
Demikian juga dengan Golkar, menurut Lucius partai ini harus menjaga kepercayaan masyarakat.
"Dan kerja partai Golkar sangat bertautan dengan kepercayaan warga atau publik yang menjadi kader maupun simpatisan partai. Oleh karena itu saya kira tanpa mengurangi rasa hormat kita pada AD/ART Partai, proses penggantian Ketua Umum sesungguhnya menjadi sebuah keniscayaan," katanya.
"Sebagai ketua DPR, keinginan Novanto untuk tidak ingin diganti jelas bukan permintaan yang patut untuk dipertimbangkan. Permintaan itu tidak relevan dengan eksistensi DPR sebagai lembaga tinggi negara yang sekaligus menjadi pusat mandat rakyat berkumpul untuk turut serta dalam perjalanan bangsa," kata Lucius Karus, Rabu (22/11/2017).
Lucius menekankan kehormatan lembaga legislatif sebagai tempat bekerja wakil rakyat harus dijaga.
"DPR adalah milik seluruh rakyat, dan karena milik seluruh rakyat, maka kekuasaan anggota dan bahkan hingga pimpinan DPR adalah kekuasaan yang sepenuhnya bergantung pada keinginan rakyat, bukan keinginan seorang Ketua DPR, apalagi seorang ketua sekaligus tahanan kasus dugaan korupsi," katanya.
Lucius berharap DPR jangan terpengaruh dengan permintaan Novanto. DPR, kata dia, harus tetap menjaga kepercayaan publik.
"Ketika kepercayaan sudah hilang, maka tak ada alasan bagi Setnov untuk menuntut jabatannya agar tidak diganti. Memangnya atas dasar apa orang mau menghormatinya sebagai pemimpin jika kepercayaan sebagai satu-satunya alasan bahkan sudah dia renggut dengan perilakunya sendiri," kata Lucius.
Menurut Lucius Mahkamah Kehormatan Dewan harus menyikapi dengan tegas karena Novanto sekarang sudah ditahan KPK.
"Jadi MKD terus saja dengan proses yang sudah dimulai dan berharap secepatnya memutuskan pemberhentian Setnov dari jabatan Ketua DPR. Itu merupakan bagian dari sumbangan DPR untuk memastikan kehormatan lembaga terus terjaga. Dan kehormatan lembaga itu tak semestinya digadaikan kepada permintaan seorang yang diduga menciderai kehormatan lembaga tersebut," kata Lucius.
Demikian juga dengan Golkar, menurut Lucius partai ini harus menjaga kepercayaan masyarakat.
"Dan kerja partai Golkar sangat bertautan dengan kepercayaan warga atau publik yang menjadi kader maupun simpatisan partai. Oleh karena itu saya kira tanpa mengurangi rasa hormat kita pada AD/ART Partai, proses penggantian Ketua Umum sesungguhnya menjadi sebuah keniscayaan," katanya.
