Infografis
"Dengan transparan didanai menggunkan APBD, maka jelas tidak ada ketergantungan kepada pihak luar. Anda bisa liat nama-namanya siapa saja (yang dulu bekerja dibiayai swasta)," Anies menambahkan.
Anies menjelaskan salah satu tugas TGUPP adalah mengawasi anggaran DKI Jakarta yang jumlahnya Rp77 triliun.
Tim TGUPP yang akan membantu kerjanya sela lima tahun kedepan lebih sedikit daripada era Ahok. Hanya saja seluruh gaji yang diberikan didanai APBD.
"Kalau kita liat anggaran kita saja ada Rp77 triliun yang akan dikelola, sehingga tim yang akan mengelola harus kerja serius, sehingga bukan tempat dimana orang 'parkir', nggak," kata dia.
Baca Juga: Eks Staf Ahok Minta Anies-Sandi Cermati RAPBD 2018
Anies tidak heran anggaran tim TGUPP yang diusulkan besar menjadi perhatian masyarakat. Tetapi ia menilai hal ini dapat menerapkan pemerintahan yang bersih dan transparan dan tidak terganggu dengan pihak swasta.
"Justru kami yakin dengan cara seperti ini tidak ada ketergantungan kepada pihak swasta untuk membiayai staf gubernur," katanya.
Dalam situs apbd.jakarta.go.id, anggota TGUP sebanyak 23 orang. Setiap bulannya mereka akan digaji sebesar Rp24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp7,4 miliar.
Selain itu, ada anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama Rp24,9 juta perbulan. Totalnya menjadi Rp11,9 miliar.
Kemudian anggaran untuk menggaji 14 ketua TGUPP total Rp5,077 miliar. Satu ketua digaji Rp27.900.000.
Baca Juga: Sempat Dilarang Ahok, Era Anies Izinkan Delman Masuk Monas
Jika dijumlahkan, jumlah tim TGUPP yang akan membantu Anies dan Sandiaga yang diusulkan 74 orang.
