Infografis
Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal sumber dana untuk membayar tim gubernur era Ahok. Anies mengatakan tim gubernur saat itu dibiayai pihak swasta.
Tim Ahok dalam akun Facebook Basuki Tjahaja Purnama mengunggah penjelasan soal tudingan itu, Selasa (21/11/2017). Selama Ahok menjabat, tim gubernur digaji dari uang operasional gubernur.
"Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok. Operasional Gubernur selama pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 walikota dan 1 bupati," tulis tim Ahok.
Menurut Tim Ahok juga, operasional gubernur saat itu juga digunakan untuk dana bantuan seperti renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah dan menambah honor pekerja rendah di lingkungan Balai Kota.
Baca Juga: Eks Staf Ahok Minta Anies-Sandi Cermati RAPBD 2018
"Selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti: menebus ijazah, kursi roda, renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah (termasuk masjid dan gereja), serta menambah honor untuk para OB dan cleaning service yang bekerja disekitar kantor gubernur. Setiap ada kelebihan uang operasional pun dikembalikan ke kas daerah," tulis tim Ahok lagi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta menaikkan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun 2018 sebelum dibahas hanya Rp2,3 miliar. Namun setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta anggarannya naik drastis menjadi Rp28 miliar.
Anies Baswedan mengakui ada kenaikan drastis tersebut. Ia menjelaskan, setelah dianggarkan dalam RAPBD 2018, tidak ada lagi anggaran masuk dari pihak swasta untuk membiayai pekerja di Balai Kota.
"Alhamdulillah kami akan menghentikan praktek-praktek pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11/2017) lalu.
Menurut Anies, pada era kepemimpinan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) anggota TGUPP yang ditugaskan di Balai Kota dibiayai pihak swasta.
Baca Juga: Sempat Dilarang Ahok, Era Anies Izinkan Delman Masuk Monas
"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menysuun kebijakan, membantu atau percepatan pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi, karena itu sekarang kita buat transparan," ujar Anies.
