Infografis
Suara.com - Sistem keji yang memberi perlakuan berbeda terhadap warga Rohingya oleh pemerintah Myanmar dan dijalankan oleh Konselor Aung San Suu Kyi, disebut sengaja didesain untuk membuat Rohingya semakin hidup dalam keputusasaan.
Organisasi HAM Amnesty International yang menggelar investigasi sepanjang dua tahun menyimpulkan, pihak berwenang Myanmar semena-mena membatasi semua aspek kehidupan Rohingya di negara bagian Rakhine.
“Sistem ini terlihat didesain agar masyarakat Rohingya sebisa mungkin hidup dalam keputusasaan dan siksaan," ungkap Direktur Senior bidang Penelitian Amnesty International Anna Neistat dalam pernyataan resminya yang diterima Anadolu Agency, Selasa (21/11/2017).
Baca Juga: AS Kembali Masukkan Korut ke Daftar Negara Pendukung Teroris
"Tindakan pembersihan etnis brutal yang dilakukan pihak keamanan dalam tiga bulan terakhir adalah perwujudan paling ekstrem dari sikap buruk mereka,” lanjut Neistat.
Neistat menjelaskan, aspek kehidupan yang dihambat oleh pemerintah Myanmar adalah akses kesehatan, pendidikan, hingga akses untuk meninggalkan desa. Amnesty International menyebutnya sebagai sistem Apartheid.
Diskriminasi yang sudah berlangsung beberapa dekade itu memburuk sejak 2012, saat kekerasan antara komunitas Buddha dan Muslim meledak.
Pembatasan hak warga Rohingya itu, menurut Amnesty International, diterapkan melalui serangkaian undang-undang yang berbelit-belit, serta peraturan daerah dan kebijakan aparat yang menunjukkan sikap rasisme secara terang-terangan.
Mereka menjelaskan, di Rakhine State bagian tengah, warga Rohingya diasingkan dengan ditempatkan di desa dan kamp pengungsian. Sedang di wilayah lain, mereka dilarang untuk menggunakan jalan raya dan hanya bisa bepergian dengan menggunakan jalur sungai.
Baca Juga: Politisi Demokrat Dipolisikan Istri Terkait Dugaan KDRT
Tidak sampai di situ, Rohingya pun hanya diizinkan untuk mengunjungi desa-desa muslim lainnya, selebihnya terlarang.
