Rapat Pleno Antisipasi Golkar Tak Tersandra Kasus Korupsi Setnov

Selasa, 21 November 2017 | 12:54 WIB
Rapat Pleno Antisipasi Golkar Tak Tersandra Kasus Korupsi Setnov
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/11).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - DPP Partai Golkar gelar rapat pleno untuk mencari pemimpin sementara partai berlambang pohon beringin. Ini lantaran Ketua Umum Setya Novanto ditahan KPK dalam kasus korupsi KTP berbasis elektronik.

Rapat pleno digelar di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).

"Rapat pleno hari ini adalah bagian dari pada upaya Partai Golkar untuk mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan posisi Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai ketua DPR RI," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid.

Nurdin mengatakan rapat pleno ini akan mengkaji dan mengevaluasi posisi-posisi Ketua Umum dan Ketua DPR yang keduanya masih dijabat oleh Novanto.

Baca Juga: Rambut di Kursi Mobil Setya Novanto Jadi Barang Bukti

"Kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami Pak Setya Novanto," ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, rapat pleno kali ini, selain membicarakan hal sifatnya internal kepartaian, juga menyangkut hal yang bersifat eksternal, yaitu soal sejumlah kebijakan politis strategis untuk keberlangsungan partai.

"Eksternal itu ada kebutuhan partai yang mungkin bisa terhambat, berkaitan dengan UU Pilkada, UU Pileg dan Pilpres, kalau tidak ada langkah organisatoris yang dilakukan oleh partai golongan Karya. Jadi agenda utamanya adalah konsolidasi organisasi," tutur Nurdin.

Agenda pleno membahas kebutuhan organisasi. Apabila nanti diputuskan akan diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka tak perlu ada pengangkatan pelaksana tugas.

"Cukup ketua harian, koordinator bidang, dan Sekretaris Jenderal yang mengendalikan partai. membentuk panitia penyelenggara untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional," kata Nurdin.

Baca Juga: RSCM Masih Hitung Biaya perawatan Setya Novanto

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI