Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta menaikkan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun 2018 sebelum dibahas hanya Rp2,3 miliar. Namun setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta anggarannya naik drastis menjadi Rp28 miliar.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengakui ada kenaikan drastis tersebut. Ia menjelaskan, setelah dianggarkan dalam RAPBD 2018, tidak ada lagi anggaran masuk dari pihak swasta untuk membiayai pekerja di Balai Kota.
"Alhamdulillah kami akan menghentikan praktek-praktek pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Menurut Anies, pada era kepemimpinan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) anggota TGUPP yang ditugaskan di Balai Kota dibiayai pihak swasta.
Baca Juga: Laila Sari Meninggal Dunia, Anies Baswedan Turut Berduka
"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menysuun kebijakan, membantu atau percepatan pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi, karena itu sekarang kita buat transparan," ujar Anies.
"Dengan transparan didanai menggunkan APBD, maka jelas tidak ada ketergantungan kepada pihak luar. Anda bisa liat nama-namanya siapa saja (yang dulu bekerja dibiayai swasta)," Anies menambahkan.
Anies menjelaskan salah satu tugas TGUPP adalah mengawasi anggaran DKI Jakarta yang jumlahnya Rp77 triliun.
Tim TGUPP yang akan membantu kerjanya sela lima tahun kedepan lebih sedikit daripada era Ahok. Hanya saja seluruh gaji yang diberikan didanai APBD.
"Kalau kita liat anggaran kita saja ada Rp77 triliun yang akan dikelola, sehingga tim yang akan mengelola harus kerja serius, sehingga bukan tempat dimana orang 'parkir', nggak," kata dia.
Baca Juga: Eks Staf Ahok Minta Anies-Sandi Cermati RAPBD 2018
Anies tidak heran anggaran tim TGUPP yang diusulkan besar menjadi perhatian masyarakat. Tetapi ia menilai hal ini dapat menerapkan pemerintahan yang bersih dan transparan dan tidak terganggu dengan pihak swasta.
