Infografis
Tujuan gerakan pemerintah itu cukup ambisius, yaitu untuk merubah cara berpikir masyarakat dan menunjukkan bahwa perkawinan anak lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.
“Kita melakukan pendekatan dari inti permasalahan yaitu dengan menghentikan praktek perkawinan anak. Setelah itu kita bisa membenahi masalah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, meningkatkan kualitas pendidikan dan indeks pembangunan manusia Indonesia,” jelas Lenny Rosalin, Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak.
Menurut lembaga pendukung kesejahteraan anak UNICEF, memberantas masalah pernikahan usia anak menjadi salah satu PR negara Indonesia untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDG) pada 2030 nanti.
Pendidikan, menurut UNICEF, adalah strategi yang selama ini sukses menurunkan angka perkawinan usia anak secara global.
Baca Juga: Ada Kemungkinan Laila Sari Dikubur Satu Liang Lahat dengan Suami
“Kita harus mendukung anak-anak perempuan agar menimba ilmu hingga jenjang tinggi agar memiliki wawasan dan keterampilan memadai untuk mengambil keputusan sendiri. Dengan itu, mereka juga memiliki kesempatan bekerja dan keluar dari kemiskinan,” kata Emilie Minnick, Spesialis Perlindungan Anak di UNICEF Indonesia.
Selain itu, UNICEF juga berkampanye mengakhiri pernikahan usia anak dengan menggerakan anak-anak muda dan mengajak mereka berpartisipasi dalam diskusi di komunitas masing-masing.
Indonesia dalam tiga dekade terakhir mencatat penurunan besar – lebih dari dua kali lipat – dalam prevalensi perkawinan usia anak.
Namun laporan UNICEF/BPS menemukan tren itu cenderung stagnan dan hanya turun tujuh persen dalam tujuh tahun terakhir. Saat ini, angka perkawinan usia anak di Indonesia merupakana salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Baca Juga: Sandiaga Uno Turut Berduka atas Meninggalnya Laila Sari
