Infografis
Sebelum masuk dalam fase pembahasan dengan anggota dewan, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp226,1 miliar. Saat rapat paripurna, anggaran melonjak menjadi Rp346,5 miliar.
"Lagi-lagi, nilai ini merupakan nilai terbesar yang diajukan sekretariat DPRD dalam tiga tahun terakhir," katanya.
Tahun 2016 lalu misalnya, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp115, 05 miliar. Sedangkan, satu tahun lalu, pemprov sepakat menggelontorkan Rp129,3 miliar untuk kebutuhan anggota dewan. Anggaran yang turun untuk sekretariat DPRD lebih rendah dari perencanaan awal.
Beberapa pos yang signifikan naik dan memiliki potensi inefesiensi anggaran adalah senilai Rp107,7 miliar untuk kunjungan kerja, Rp620 juta untuk renovasi kolam, Rp542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan, dan Rp571 juta untuk pengelolaan website.
Baca Juga: Memukul Perburuk Masalah Perilaku pada Anak
Selain itu terdapat mata kegiatan penunjang kehadiran rapat bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp16 miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD.
Karenanya, ia menilai APBD 2018 ini merupakan wujud “nota perdamaian” antara pemprov dan DPRD yang ketika era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat kerap bersitegang mengenai dana anggaran.
"Sikap berdamai ini tak elok jika harus ditukar dengan penambahan pos-pos kegiatan yang berimbas pada semakin membengkaknya anggaran DKI," terangnya.
Menurut Rian, Pemprov DKI masih berpikir keras untuk mencari solusi defisit penganggaran tahun depan. Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi pemerintah Ibu Kota untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal.
"Namun, yang jauh lebih penting adalah masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak," tandasnya.
Baca Juga: Satu Warga Taiwan Ditembak Mati karena Edarkan Sabu
