Infografis
Menjelang musyawarah luar biasa untuk memilih ketua umum baru menggantikan Setya Novanto yang kini ditahan KPK, Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar Nusron Wahid memuji nama Airlangga Hartarto. Menurut Nusron, Airlangga yang kini menjabat Menteri Perindustrian merupakan tokoh yang potensial.
"Pak Airlangga punya peluang. Tadi ketemu Presiden. Bagus. Jawani, kalem. Kalau soal itu bisa. Apakah mungkin, itu besok nanti kita lihat," kata Nusron di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Nama Airlangga dan sejumlah tokoh Golkar sering disebut-sebut setelah Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Usulan pergantian ketua umum juga dilontarkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla.
Untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum, DPP Partai Golkar akan menyelenggarakan rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017), siang. Selain melaksanakan tugas sehari-hari ketua umum, pelaksana tugas juga ditugaskan menyiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa.
Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono telah mengusulkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjadi pelaksana tugas. Idrus merupakan pilihan Novanto sebelum ditangkap KPK.
Menurut Nusron munaslub dapat saja dipercepat atau sampai masa periodesasi Novanto selesai.
"Kalau keputusan politiknya sampai terbentuknya munaslub, kemudian diputuskan tanggalnya (munaslub). Bisa juga opsi kedua adalah sampai masa periodesasi ini habis. Berarti 2019. Ini masalah politik. Bukan lagi ada masalah debat hukum," kata Nusron.
"Pak Airlangga punya peluang. Tadi ketemu Presiden. Bagus. Jawani, kalem. Kalau soal itu bisa. Apakah mungkin, itu besok nanti kita lihat," kata Nusron di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Nama Airlangga dan sejumlah tokoh Golkar sering disebut-sebut setelah Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Usulan pergantian ketua umum juga dilontarkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla.
Untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum, DPP Partai Golkar akan menyelenggarakan rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017), siang. Selain melaksanakan tugas sehari-hari ketua umum, pelaksana tugas juga ditugaskan menyiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa.
Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono telah mengusulkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjadi pelaksana tugas. Idrus merupakan pilihan Novanto sebelum ditangkap KPK.
Menurut Nusron munaslub dapat saja dipercepat atau sampai masa periodesasi Novanto selesai.
"Kalau keputusan politiknya sampai terbentuknya munaslub, kemudian diputuskan tanggalnya (munaslub). Bisa juga opsi kedua adalah sampai masa periodesasi ini habis. Berarti 2019. Ini masalah politik. Bukan lagi ada masalah debat hukum," kata Nusron.
