Infografis
Suara.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi berharap seluruh kader serta pengurus partai berlambang pohon beringin itu tetap kompak dan solid meskipun Ketua Umum Setya Novanto tengah didera persolan hukum.
Bupati Purwakarta ini tidak begitu setuju dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri sebanyak 28 dari 34 Ketua DPD Partai Golkar seluruh Indonesia di Hotel Oriental Mandarin, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (16/11/2017) malam.
Dedi mengatakan, Munaslub yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham tersebut mestinya tak perlu dilakukan, mengingat hingga saat ini
Novanto masih resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Dewan Pimpinan Pusat Golkar ya harus segera mengambil langkah strategis. Simpan seluruh agenda jangka pendek, soliditas partai yang harus lebih diutamakan untuk menata kembali Partai Golkar secara jangka panjang," kata Dedi, Jumat (17/11/2017).
Baca Juga: Begini Kedekatan Setnov dan Wartawan yang Sopiri Saat Kecelakaan
Alasan itulah yang membuat Dedi tidak menghadiri Munaslub Partai Golkar. Terlepas saat itu juga ada agenda konsolidasi DPP Jawa Barat serta pertemuan warga terkait dengan Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.
"Saya kira jangan dulu lah kita bicara siapa Ketua Umum barunya atau siapa Pltnya. Hal yang paling penting adalah selamatkan Golkarnya dulu. Kita komunikasikan dulu dengan para sesepuh, dewan pembina, para tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap Partai Golkar. Insya Allah ada jalan demi penyelamatan partai kita ini," ujarnya menuturkan.
Lebih lanjut, Dedi juga berharap agar azas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan dalam penanganan kasus yang menimpa Novanto.
"Kita harus patuh terhadap proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Saya yakin seluruh kader termasuk Pak Ketua Umum juga begitu. Pak Setnov pasti memberi contoh bahwa warga Partai Golkar taat hukum," kata Dedi.
Meskipun tidak mendapat dukungan dari DPP Partai Golkar untuk maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi mengaku sangat peduli dengan nasib Partai Golkar. Sebab itu, Dedi tak ingin kasus dugaan korupsi KTP Elektronik yang menimpa Novanto menghilangkan fokus pengurus dan kader menata partai ke arah yang lebih baik.
Baca Juga: Sebagian Korban Puting Beliung Lampung Belum Terima Bantuan
Seperti diketahui, Novanto yang saat ini sudah ditahan KPK karena kasus dugaan korupsi KTP Elekronik dinilai berdampak buruk lada elektabilitas partai yang dipimpinnya. Sejumlah lembaga survei menunjukkan saat ini elektabilitas partai Golkar berada di bawah sejumlah partai seperti PDI Perjuangan dan Gerindra.
Dorongan pergantian Ketua Umum Partai Golkar pun mencuat sejak politisi senior Partai Golkar yang kini tengah menjabat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Novanto harus diganti. Pernyataan keras tersebut disampaikan Kalla dengan menganalogikan kondisi kapal yang kehilangan kaptennya, sesaat Novanto dikabarkan tiba-tiba menghilang dari upaya penjemputan paksa penyisik KPK pada Rabu (15/11/2017) malam.
Sementara, Dedi oleh sejumlah pihak dianggap sebagai orang yang paling tersakiti lantaran Ketua Umum partai Golkar, Novanto justru menunjuk Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Padahal Dedi Mulyadi merupakan kader Partai Golkar asli yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
