Infografis
"Kalau ketua DPR-nya tidak mematuhi hukum, bagaimana rakyatnya? Ini akan menjadi contoh yang sangat buruk bagi penegakan hukum di negara ini," ujar Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Tomi Suryatama di sekretariat ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).
Ikatan Alumni UI bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendukung KPK memberantas korupsi, terutama kasus dugaan korupsi e-KTP yang sudah menjerat Ketua DPR Setya Novanto.
Tomi mengimbau ketua umum Partai Golkar itu menyerahkan diri ke KPK untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
"Dimana, DPR yang membuat hukum, yang membuat aturan di negara ini. Tapi ketuanya tidak menaati peraturan terus rakyatnya harus bagaimana? Apakah rakyatnya boleh melanggar pada peraturan?" Tomi menambahkan.
Tomi berharap masyarakat yang mengetahui keberadaan Novanto segera memberikan informasi ke KPK agar bisa segera ditangani.
Menurut Tomi seharusnya Novanto kooperatif kalau tidak bersalah.
"Hadapi di pengadilan, apapun kasusnya. Kalau tidak bersalah ya buktikan di pengadilan," kata Tomi.
Ikatan Alumni UI bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendukung KPK memberantas korupsi, terutama kasus dugaan korupsi e-KTP yang sudah menjerat Ketua DPR Setya Novanto.
Tomi mengimbau ketua umum Partai Golkar itu menyerahkan diri ke KPK untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
"Dimana, DPR yang membuat hukum, yang membuat aturan di negara ini. Tapi ketuanya tidak menaati peraturan terus rakyatnya harus bagaimana? Apakah rakyatnya boleh melanggar pada peraturan?" Tomi menambahkan.
Tomi berharap masyarakat yang mengetahui keberadaan Novanto segera memberikan informasi ke KPK agar bisa segera ditangani.
Menurut Tomi seharusnya Novanto kooperatif kalau tidak bersalah.
"Hadapi di pengadilan, apapun kasusnya. Kalau tidak bersalah ya buktikan di pengadilan," kata Tomi.
