Infografis
Suara.com - Ketua DPR dari Golkar Setya Novanto kembali mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kedua kalinya menetapkan dia menjadi tersangka kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna mengatakan pengajuan praperadilan dilakukan pada Rabu (15/11/2017).
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menentukan hakim tunggal yang akan memimpin sidang praperadilan Ketua Umum Partai Golkar itu pada Jumat (17/11/2017).
"Paling cepat besok ya," kata Made.
Ia mengatakan Hakim Cepi Iskandar kemungkinan tidak akan memimpin sidang praperadilan Setya Novanto kembali.
"Untuk menghindari konflik kepentingan kemungkinan tidak ya. Semua tergantung pengadilan, tetapi kemungkinan tidak," kata Made.
Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11/2017).
Selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Dukcapil dan kawan-kawan, Setya Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan KTP-e tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.
KPK sebelumnya menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi itu pada 17 Juli 2017. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto, menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.
Permohonan praperadilannya kali ini, menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara di laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diajukan pada Rabu (15/11/2017) dengan nomor perkara 133/Pid.Pra/2017 dengan KPK sebagai termohon.
