Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menghadiri rapat paripurna DPRD Jakarta dengan agenda Rancangan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018 di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).
Sebelum menyampaikan pidato gubernur, Anies lebih dahulu meminta izin pada Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk menyampaikan pantun selamat datang.
"Bang Sandi berlari menyusuri Kali Angke, Bang Prasetio bertemu kawan sambil belanja di pasar santa. Kami senang sekali dapat hadir DPRD menyapa seluruh dewan dari kami Balai Kota," ujar Anies.
Makro Ekonomi Jadi Pertimbangan Penyusunan RAPBD
Baca Juga: Pengacara Bantah Novanto Berlindung Di Balik Izin Presiden
Anies mengatakan, perkembangan indikator makro ekonomi menjadi pertimbangan eksekutif dalam penyusunan RAPBD.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi DKI tahun 2018 diproyeksikan sebesar 6,12 - 6,52 persen, di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 6,03 - 6,43 persen.
"Berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur dan adanya peningkatan pelayanan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menjaga pertumbuhan investasi yang sedang dalam tren positif," kata Anies.
"Selain itu, berlangsungnya Asian Games pada Tahun 2018, diperkirakan akan berkontribusi positif terhadap meningkatnya konsumsi dan ekspor, khususnya ekspor jasa," Anies menambahkan.
Pemerintah DKI, kata Anies, akan meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan dana perimbangan, yang berasal dari dana bagi hasil pajak melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat tentang data wajib pajak.
Baca Juga: Mesranya Foto-foto Kiesha Alvaro dan Mutiara Jasmine, Pacaran?
Sedangkan kebijakan belanja daerah, diarahkan, antara lain untuk pemenuhan belanja mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan.
RAPBD DKI tahun 2018 Rp77 Triliun
Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.77,11 triliun, atau meningkat sebesar 9,86 persen dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.70,19 triliun.
Pendapatan Daerah Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp66,62 triliun atau meningkat 6,66 persen dibandingkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp62,46 triliun.
Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp44,56 triliun, dana perimbangan sebesar Rp21,40 triliun.
Sedangkan untuk rencana pendapatan asli daerah diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp38,12 triliun, retribusi daerah sebesar Rp689,90 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp532,93 miliar, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.5,21 triliun.
"Selanjutnya untuk dana primbangan sebesar Rp21,40 triliun berasal dari dana bagi hasil sebesar Rp18,26 triliun, serta dana alokasi khusus sebesar Rp3,13 triliun," kata Anies.
Belanja Daerah 2017 Direncanakan Rp71,16 triliun
Belanja daerah tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp71,16 triliun, atau meningkat 11,87 persen dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp63,61 triliun dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
"Pada Tahun Anggaran 2018, belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp30,65 triliun," kata Anies.
Belanja tidak langsung diantaranya meliputi belanja pegawai sebesar Rp20,12 triliun, belanja bunga sebesar Rp50,52 miliar, belanja subsidi sebesar Rp4,21 triliun, belanja hibah sebesar Rp1,75 triliun, belanja bantuan sosial sebesar Rp4,07 triliun, belanja bantuan keuangan sebesar Rp271,78 miliar serta belanja tidak terduga sebesar Rp153,02 miliar.
"Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp40,51 triliun yang dialokasikan antara lain untuk belanja yang dititik beratkan pada arah pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian visi dan misi gubernur," kata dia.
Fokus Kerja 5 Tahun
Setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022 pada Senin 16 Oktober, Anies dan Sandiaga fokus membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK-OCE, meningkatan akses pendidikan, antara lain melalui pelayanan KJP Plus.
Meningkatan derajat kesehatan antara lain melalui pemenuhan universal coverage, melaksanakan penataan kawasan secara terpadu, menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 Rupiah, menyediakan layanan transportasi terpadu melalui program OK-TRIP memuliaan perempuan dan perlindungan anak, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, modern dan melayani.
Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp10,48 triliun yang berasal dari SiLPA tahun 2017 yang diproyeksikan mencapai Rp6,80 triliun, serta pinjaman untuk Proyek MRT sebesar Rp3,68 triliun.
Sedangkan untuk pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,94 triliun yang dialokasikan untuk penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur, khususnya proyek yang mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games 2018 serta pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.
"Saya berharap eksekutif dan legislatif dapat menyelesaikan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama," kata Anies.
Ia berharap penjelasan yang sudah disampaikan ke wakil rakyat Jakarta dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat fraksi dan komisi.
"Sehingga dewan dapat mempertimbangkan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 ini, untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah," kata dia.
Sebelum menyerahkan naskah RAPBD tahun 2018 ke pimpinan DPRD, Anies lagi-lagi menyampaikan pantun penutup.
"Boleh ya, dari dukuh naik trans ke kota, puas berwisata pulangnya ke Pinangsia. Bersama seluruh warga ibu kota kita jadikan Jakarta maju dan bahagia," kata Anies disambut anggota dewan dan tamu undangan yang hadir.
