Infografis
Suara.com - Politikus Golkar Fadel Muhammad tidak mengerti dengan langkah pengacara Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Fredrich Yunadi, melakukan uji materi dua pasal dalam UU KPK: Pasal 46 ayat 1 dan 2 serta Pasal 12 dengan alasan bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945.
"Saya bingung juga, karena itu kan lawyernya yang mau begitu karena ada maksud tertentu," kata mantan gubernur Gorontalo di DPR, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Pengajuan uji materi itu kemudian menjadi dasar Novanto menolak diperiksa KPK dalam kasus korupsi e-KTP sampai hakim konstitusi memutuskan.
Fadel mengatakan elektabilitas Partai Golkar turun setelah Novanto berurusan dengan KPK dalam kasus korupsi e-KTP.
Namun, Fadel tetap berharap partai berlambang beringin bertahan.
"Turun (elektabilitas) tapi tidak boleh membuat goncangan lebih parah," ujarnya.
Guna membahas masalah Novanto, anggota Komisi XI DPR akan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Namun, dia tidak mendetailkan kapan dan bahasan dalam pertemuan nanti.
"Saya mau ketemu Pak Jusuf Kalla dulu. (membahas) agenda ini," ujar Fadel sambil berlalu dari wartawan.
Surat pemberitahuan Novanto tak bisa menghadiri pemeriksaan diterima Komisi Pemberantasan Korupsi, pagi tadi. Tadinya, Novanto akan diperiksa sebagai tersangka perkara dugaan korupsi KTP elektronik.
"Baru saja kami mendapat informasi, pagi ini diterima surat pengacara SN bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.
