Menteri PUPR Instruksikan Pembangunan Tol Manado-Bitung Dikebut

Rabu, 15 November 2017 | 13:07 WIB
Menteri PUPR Instruksikan Pembangunan Tol Manado-Bitung Dikebut
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, meninjau pengerjaan tol Manado-Bitung, Selasa (14/11/2017). (Sumber: Kementerian PUPR)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menginstruksikan agar kontraktor pembangunan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39 km menambah peralatan dan tenaga kerja, serta memaksimalkan pekerjaan pada lahan yang sudah bebas. Saat ini, progress pembebasan lahan secara keseluruhan sudah mencapai 75,86 persen.

Menurut Basuki, konstruksi ruas tol ini seharusnya dapat selesai lebih cepat, mengingat kondisi tanahnya tidak membutuhkan penanganan khusus seperti pada beberapa ruas tol di Trans Sumatera dan Trans Jawa. Tol Manado-Bitung merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan konektivitas, sehingga akan menurunkan biaya logistik, yang ditargetkan beroperasi pada 2019.

Kehadiran tol Manado-Bitung, yang menghubungkan Kota Manado ke Pelabuhan Internasional Bitung sudah sangat ditunggu masyarakat, karena lalu lintas di jalan arteri nasional kerap macet dan rawan kecelakaan lalu lintas. Kemacetan mengakibatkan waktu tempuh meningkat tajam, terutama pada jam sibuk.



"Kehadiran Tol Manado-Bitung meningkatkan kelancaran akses Pelabuhan Internasional Bitung, sebagai salah satu pintu ekspor impor bagi kawasan Indonesia bagian timur. Hal ini akan mempersingkat lalu lintas barang dan jasa, yang sebelumnya harus melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ini juga akan mendukung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung," kata Basuki, saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, dimana salah satunya meninjau pembangunan Tol Manado-Bitung, Selasa (14/11/2017).

Tol Manado-Bitung dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), yang mana dari 39 km, Seksi 1 sepanjang 14 km Manado-Sukur-Airmadidi dikerjakan melalui APBN dan pinjaman dari pemerintah China, dan Seksi 2 sepanjang 25 km Airmadidi-Bitung, yang hak konsesinya dimiliki oleh badan usaha jalan tol (BUJT) PT. Jasa Marga Manado Bitung, dengan biaya investasi mencapai Rp5,12 triliun.

Pembangunan Seksi I dibagi menjadi 2 segmen. Segmen 1 ruas Maumbi-Suwan sepanjang 7 km, yang konstruksinya dimulai sejak Oktober 2016 oleh Sino Road and Bridge Group, dengan nilai kontak senilai Rp1,24 triliun. Progress konstruksi hingga pertengahan November tahun ini mencapai 13,47 persen, atau tertinggal dari target semula 24,83 persen.

"Manajemennya harus diperbaiki dan kontraktor juga harus menambah peralatan dan tenaga kerja, serta mengoptimalkan pekerjaan pada lahan yang sudah bebas," tegas Menteri Basuki.

Sementara untuk pendanaan Seksi 1 Segmen 2 ruas Sukur-Tumaluntung sepanjang 7 km, konstruksinya dibagi menjadi 5 oleh 5 kontraktor berbeda, yakni PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, Hutama-Waskita KSO dan Nindya-BK, KSO dengan nilai kotrak seluruhnya mencapai Rp1,7 triliun dan progress konstruksinya sudah mencapai 35,01 persen.    

Untuk konstruksi Seksi 2 dikerjakan PT. JMB, yang sahamnya dipegang oleh PT. Jasamarga, PT. Wijaya Karya, dan PT. Pembangunan Perumahan, dan terbagi menjadi dua segmen. Segmen II A sepanjang 11,5 km ruas Airmadidi-Danowudu, saat ini progress fisiknya sebesar 29,02 persen, dan Seksi II B ruas Danowudu-Bitung (13,5 km), saat ini progress-nya baru 0,7 persen.



Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV, Riel Mantik, mengatakan, Kementerian PUPR bersama pihak terkait lainnya berupaya keras untuk bisa menyelesaikan tol Manado-Bitung ini sesuai rencana.

"Tol ini merupakan dambaan masyarakat Nyiur Melambai untuk segera diselesaikan. Memang ada kendala dalam penyelesaian pembebasan tanah, namun kami berharap, pemilik tanah tanah bersedia melepas tanahnya untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Tentunya dengan ganti rugi yang wajar, berdasarkan penilaian tim penilai independen," jelasnya.

Pembebasan lahan masih terus diupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan yang akan dibebaskan.

Turut hadir dalam kunjungan kali ini, anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono dan Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani. Basuki sendiri didampingi oleh Dirjen Bina Marga, Arie Seriadi Moerwanto, Dirjen Sumber Daya Air, Imam Santoso, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Herry TZ, Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional XV Manado, Riel Mantik, Kepala BWS Sulawesi I, Djidon R Watania, dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI