Infografis
Saefullah menjawab keputusan tersebut diambil pemerintah DKI untuk mewujudkan BUMD yang profesional. Hal itu, kata dia, juga sudah dibahas dalam KUA-PPAS dan final.
"Saya rasa penjelasan TAPD sudah maksimal. Itu kebijakan yang kita tempuh dari sisi pemerintahan daerah ya. Kami mau mendorong BUMD kita bisa profesional lagi. Dan pas pada waktunya bisa lebih mandiri," kata Saefullah.
Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, selanjutnya menyampaikan pandangannya.
Di hadapan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno, dia meminta pada keduanya tidak memberikan program yang asal beda dari pemerintah sebelumnya.
"Saya nggak terlalu tendensius dan menuduh. Bicara Food Station saya khawatir program ini asal beda. Saya percaya Pak Anies dan Sandi. Betul, ini jangan sampai nanti memperlakukan contoh seperti BUMD ini akan lebih banyak dikuasi pihak swasta," kata Jhonny.
Jhonny menilai pemerintah Jakarta belakangan ini setengah-setengah dalam mengelola BUMD. Setelah dirasa kurang mampu, BUMD tersebut akan menggandeng pihak swasta.
"Yang kuat memakan yang lemah. Akhirnya kita anggap kita tidak mampu. Saya bukan mau mendahului, ini catatan saya agar aspek kesinambungan jadi aspek perhatian kita," kata Jhonny.
Setelah beberapa anggota fraksi di DPRD menyampaikan pandangannya, Sani berharap catatan kritis tersebut bisa jadi perhatian dan ditindaklanjuti Anies dan Sandiaga.
"Pembahasan kita berjalan lancar dan singkat. KUA-PPAS tahun 2018 sejumlah Rp77,1 triliun apakah dapat disetujui?," tanya Sani.
"Setuju," jawab seluruh anggota Banggar dan TAPD. Dilanjutkan Sani mengetuk palu rapat sebanyak tiga kali, tanda disahkannya KUA-PPAS.
