Infografis
Suara.com - Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 3.331 kilometer (km) jalan baru pada 2018, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,42 triliun. Target penambahan jalan baru tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan pembangunan tahun sebelumnya sepanjang 846 km.
“Walaupun anggaran kami turun di 2018, dari alokasi APBN Rp44,47 triliun di 2017 menjadi Rp41,7 triliun, namun anggaran untuk pembangunan meningkat, yaitu dari Rp13,43 triliun menjadi Rp 14,59 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk perencanaan dan pengawasan, dukungan manajemen dan belanja pegawai,” tutur Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).
Arie menambahkan, program pembangunan juga meliputi 15.987 m jembatan dan 2.420 m flyover/underpass/terowongan, dengan anggaran masing masing sebesar Rp3,45 triliun dan Rp582 miliar. Sebagai dukungan pemerintah dalam pembangunan jalan tol bagi ruas yang tidak layak secara finansial, DJBM mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,86 triliun untuk membangun jalan tol sepanjang 33,1 km.
Selain program pembangunan, APBN 2018 dialokasikan juga untuk kegiatan preservasi jalan, yaitu Rp15,53 triliun untuk pemeliharaan 46.374 km jalan, Rp4,08 triliun untuk pemeliharaan 496.018 m jembatan, dan Rp3,18 triliun untuk 439 km pelebaran jalan. Sisanya, Rp349 miliar dialokasikan untuk pengadaan lahan jalan tol, Rp1,68 triliun untuk perencanaan dan pengawasan, Rp1,35 triliun untuk dukungan manajemen, dan Rp898 miliar untuk gaji dan tunjangan.
Sementara itu, dalam mendukung berkembangnya badan usaha jasa konstruksi kecil dan menengah, pada 2018, DJBM memperbanyak paket pekerjaan yang nilainya dibawah Rp5 miliar, sehingga makin banyak badan usaha yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri PUPR untuk menunjukkan keberpihakan pada pengusaha kecil. Untuk itu, BUMN dihimbau untuk masuk di dalam paket di atas Rp100 miliar,” tambah Arie.
Adapun dari total 3.569 paket pekerjaan, sebanyak 2.300 paket diantaranya memiliki besaran pagu bernilai di bawah Rp5 miliar, 1.110 paket bernilai Rp5- Rp50 miliar, 120 paket bernilai Rp50-Rp 100 miliar, dan 39 paket pekerjaan bernilai di atas Rp100 miliar.
Proyek Strategis Nasional
Berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) juga akan didorong percepatannya pada 2018. Berdasarkan review rencana strategis (renstra) oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pada akhir 2018 ditargetkan total penambahan jalan tol yang beroperasi sepanjang 1183 km, dan di akhir 2019 adalah 1852 km. Hal tersebut melebihi renstra RPJMN 2015-2019, yang menargetkan total penambahan pengoperasian jalan tol sepanjang 1060 km.
Penanganan PSN lainnya pada 2018, yaitu peningkatan konektivitas sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 3 kawasan perbatasan, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Kalimantan, yang memiliki jalan paralel perbatasan dengan total panjang 1.920 km, akan dilaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 182,1 km, sehingga menyisakan 154,58 km jalan yang belum tembus di akhir 2018.
Untuk jalan perbatasan NTT, yang memiliki panjang 176,2 km, akan dilaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 23,29 km, sehingga pada akhir 2018 akan tembus seluruhnya. Jalan perbatasan di Papua, dari total panjang 1.098,2 km, akan dibangun jalan baru sepanjang 28 km, sehingga menyisakan 178,54 km jalan yang belum tembus di akhir 2018.
Selain jalan perbatasan, di Papua dan Papua Barat, DJBM juga fokus pada jalan trans Papua. Pada akhir tahun ini, pembangunan jalan di Papua Barat telah tembus seluruhnya sepanjang 1.070,2 km, sedangkan di Papua, pada akhir 2018, akan dilaksanakan pembangunan jalan baru 182 km, sehingga jalan yang belum tembus di provinsi tersebut adalah 171,7 km, dari panjang 3.087,75 km.
“Supaya target pemerintah untuk satu harga BBM dan semen di Pulau Papua bisa terpenuhi, bukan hanya janji janji,” tambah Arie.
Peningkatan pembangunan juga terlihat dari pembangunan jembatan gantung. Pada 2017, DJBM menganggarkan Rp131 miliar untuk pembangunan 13 jembatan gantung yang tersebar di 4 provinsi. Kemudian pada 2018, DJBM mengalokasikan anggaran sebesar Rp769,3 miliar untuk membangun 167 unit jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Nilai kontraknya memang tidak besar, namun pembangunan jembatan gantung sangat dinanti dan sangat diapresisasi masyarakat,” tutur Arie.
Dalam upaya untuk mendukung target pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, DJBM memiliki program padat karya, yang dialokasikan melalui pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan nilai Rp986,7 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan rutin jalan 44.366 km dan 397.657 meter jembatan.
Program tersebut diperkirakan mampu menyerap 26.151 tenaga kerja, dengan belanja upah sebesar Rp418,5 miliar.
