Infografis
Perhimpunan Advokat Pendukung KPK melaporkan Setya Novanto dan pengacaranya, Fredrich Yunadi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Senin (13/11/2017).
"Ada empat orang yang dilaporkan, Setya Novanto sendiri, Fredrich dan Sandi Kurniawan serta Damayanti," kata Koordinator Perhimpunan Advokat Pendukung KPK, Petrus Selestinus di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/11/2017).
Menurut Petrus, Damayanti dilaporkan sebagai pelaksana tugas sekretaris jenderal DPR. Sekretariat dewan dianggap melindungi Setya Novanto untuk tidak memenuhi panggilan KPK dengan mengirimkan surat berisi bahwa pemanggilan Novanto harus dengan izin Presiden Joko Widodo.
"Kami menganggap penghambat ini tidak hanya dilakukan oleh pribadi -pribadi, tetapi sudah menggunakan institusi negara," ujar Petrus.
Menurut Petrus dalam tindak pidana khusus atau tindak pidana korupsi tidak lagi memerlukan izin Presiden untuk keperluan penyidikan perkara yang sedang berjalan.
"Sehingga ini kami anggap ini tindakan atau alasan yang sengaja dicari-cari sekedar untuk menghambat jangan sampai KPK melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi," tutur Petrus.
Petrus mengatakan laporan tersebut mengacu pada Pasal 21 UU Tentang KPK yang menyatakan setiap orang yang merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara korupsi, diancam dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 12 tahun.
Acuan kedua yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban penyelenggara negara adalah wajib menjadi saksi.
Menurut Petrus, apabila kewajiban menjadi saksi diabaikan meskipun sudah dipanggil secara patut dapat dipidana menurut undang-undang.
"Jadi ada dua Undang-Undang yang mendasari laporan dari Perhimpunan Advokat Pendukung KPK, yaitu diduga melanggar pasal 21 tadi dan Pasal 2, pasal 20 Undang-Undang nomor 28 yaitu wajib menjadi saksi Sebagai penyelenggara negara," ujar Petrus.
"Setya Novanto diduga mengabaikan kewajiban sebagai penyelenggara negara untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Laporan disampaikan ke humas KPK tadi. Sudah ada tanda penerimaan," Petrus menambahkan.
"Ada empat orang yang dilaporkan, Setya Novanto sendiri, Fredrich dan Sandi Kurniawan serta Damayanti," kata Koordinator Perhimpunan Advokat Pendukung KPK, Petrus Selestinus di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/11/2017).
Menurut Petrus, Damayanti dilaporkan sebagai pelaksana tugas sekretaris jenderal DPR. Sekretariat dewan dianggap melindungi Setya Novanto untuk tidak memenuhi panggilan KPK dengan mengirimkan surat berisi bahwa pemanggilan Novanto harus dengan izin Presiden Joko Widodo.
"Kami menganggap penghambat ini tidak hanya dilakukan oleh pribadi -pribadi, tetapi sudah menggunakan institusi negara," ujar Petrus.
Menurut Petrus dalam tindak pidana khusus atau tindak pidana korupsi tidak lagi memerlukan izin Presiden untuk keperluan penyidikan perkara yang sedang berjalan.
"Sehingga ini kami anggap ini tindakan atau alasan yang sengaja dicari-cari sekedar untuk menghambat jangan sampai KPK melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi," tutur Petrus.
Petrus mengatakan laporan tersebut mengacu pada Pasal 21 UU Tentang KPK yang menyatakan setiap orang yang merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara korupsi, diancam dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 12 tahun.
Acuan kedua yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban penyelenggara negara adalah wajib menjadi saksi.
Menurut Petrus, apabila kewajiban menjadi saksi diabaikan meskipun sudah dipanggil secara patut dapat dipidana menurut undang-undang.
"Jadi ada dua Undang-Undang yang mendasari laporan dari Perhimpunan Advokat Pendukung KPK, yaitu diduga melanggar pasal 21 tadi dan Pasal 2, pasal 20 Undang-Undang nomor 28 yaitu wajib menjadi saksi Sebagai penyelenggara negara," ujar Petrus.
"Setya Novanto diduga mengabaikan kewajiban sebagai penyelenggara negara untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Laporan disampaikan ke humas KPK tadi. Sudah ada tanda penerimaan," Petrus menambahkan.
