Infografis
Suara.com - Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Summit/EAS) membahas masalah-masalah di Semenanjung Korea.
KTT Asia Timur atau "East Asia Summit" (EAS) ke-12 akan dilaksanakan di Manila, Filipina pada Selasa, 14 November 2017.
"Di EAS itu setiap negara berhak menyampaikan isu-isu yang menjadi kepeduliannya. Saya tidak terkejut bila isu Semenanjung Korea menjadi salah satu isu yang dibahas di EAS. Saya kira itu akan dibahas," kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Manila, Minggu (12/11/2017).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya dorongan khusus dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kepada Presiden RI Joko Widodo untuk memasukkan isu Semenanjung Korea ke dalam agenda pembahasan di EAS, Menlu Retno mengatakan tidak ada permintaan atau dorongan tersebut dari Presiden Korsel selama kunjungannya ke Indonesia.
Baca Juga: Mengintip Sanksi Mengerikan Uni Eropa ke Korea Utara
"Saya rasa kami semua di EAS 'concern' mengenai situasi di Semenanjung Korea. Jadi tidak ada dorongan dari Presiden Korea Selatan," ujar dia.
Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia dan ASEAN mempunyai posisi yang sama dalam menyikapi masalah di Semenanjung Korea, di mana Indonesia dan ASEAN berulang kali mengecam aksi uji coba rudal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Korea Utara.
"Kita juga meminta Korea Utara untuk melaksanakan kewajibannya terkait Resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Menlu Retno.
Uji coba nuklir yang terus dilakukan Korea Utara belakangan ini menjadi salah satu pembahasan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, saat keduanya bertemu di Istana Bogor, Kamis (9/11/2017).
Dalam pernyataan pers bersama, Jokowi menekankan posisi Indonesia yang mendesak agar Korea Utara mematuhi semua Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait denuklirisasi Semenanjung Korea.
Baca Juga: Situasi Memanas, Timnas Malaysia Dilarang Berlaga di Korea Utara
"Dan Korea Utara harus menghentikan uji coba peluncuran balistik misil. Saya menghargai posisi Presiden Moon yang masih membuka kemungkinan penyelesaian melalui dialog," kata Jokowi.
