Indonesia Dorong ASEAN Diberi Mandat Penuh Pemulihkan Rakhine

Minggu, 12 November 2017 | 21:35 WIB
Indonesia Dorong ASEAN Diberi Mandat Penuh Pemulihkan Rakhine
Sebanyak 8 perempuan dan 8 anak-anak Warga Hindu Rakhine kembali pulang ke wilayah tersebut, Kamis (5/10/2017). Mereka sebelumnya melarikan diri setelah diserbu milisi Rohingya (ARSA) pada 25 Agustus 2017. [Information Comitee/Radio Free Asia]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center) harus mendapatkan mandat penuh dari negara anggota ASEAN. Hal itu menjalankan misi kemanusiaan dan membantu pemulihan keadaan di Rakhine, Myanmar.

"Pada pertemuan ACC (ASEAN Coordinating Council), saya secara khusus membahas tentang AHA Center. AHA harus mendapat 'full mandate' dari seluruh negara anggota ASEAN," kata Menlu Retno Marsudi saat ditemui di Manila, Minggu (12/11/2017).

Menlu ASEAN harus lebih memperhatikan AHA Center karena AHA memiliki peran penting dalam upaya pemulihan keadaan dan pembangunan di negara bagian Rakhine.

"Para Menlu ASEAN harus memperhatikan AHA karena AHA memainkan peran semakin lama semakin penting," kata dia.

Baca Juga: Tak Ada Solusi, Tragedi Rohingya Bencana Terbesar Buatan Manusia

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan akses penuh kepada AHA untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis serta untuk melakukan laporan perkembangan di Rakhine State.

"Pemerintah Myanmar sudah menyampaikan akan memberi akses untuk AHA," ucap Menlu Retno.

Menlu Retno Marsudi menyerahkan prakarsa Formula 4+1 kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sebagai solusi untuk menangani krisis di Rakhine State.

Solusi Formula 4+1 untuk Rakhine State itu terdiri dari empat elemen utama, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Satu elemen lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan.

Baca Juga: Diserang Gizi Buruk, Etnis Rohingya Kelaparan dan Ketakutan

Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Mekanisme penyaluran bantuan dipimpin oleh pemerintah Myanmar, namun melibatkan Palang Merah Internasional dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara anggota ASEAN lain. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI