Infografis
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk koordinasi dan supervisi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Sandiaga mengatakan pertemuan hari ini merupakan kelanjutan kerjasama antara pemerintah Jakarta dan KPK untuk mencegah korupsi di lingkungan PNS.
"Ya kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi untuk tindak-lanjut MoU kami dengan KPK berkaitan dengan Korsupgah. Untuk pencegahan dan budaya perilaku anti korupsi di lingkungan pemprov DKI," ujar Sandiaga.
Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga meminta KPK mendampingi program Road to Wajar Tanpa Pengecualian selama lima bulan ke depan.
"Tadi ada satu penekanan yang menarik yaitu pendekatan dari beberapa isu adalah KPK akan membantu proses kami dalam road to WTP terutama mengenai beberapa isu-isu utama," katanya.
Ketua Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution, mengatakan kerjasama dengan pemerintah Jakarta terkait program pendamping, di antaranya e-planning, e-budgeting.
"Kalau bicara masalah hadir. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Maksudnya adalah program pendampingan terkait masalah ada lima program wajib. Kalau kita sering dengar di luar kita bantu bangun e-planning termasuk biaya terus juga e-budgeting online ya," kata dia
Itu sebabnya, KPK siap mendampingi pemerintah melakukan pencegahan korupsi sejak dini.
"Nah kita coba berikan pendampingan terkait masalah proses hal-hal yang dianggap perlu. Ya itu kita lakukan. Nanti koordinasi ini kita buat ke rencana aksi dari masing-masing SKPD," tuturnya.
KPK akan terus-menerus melakukan pemantauan terhadap pemerintah Jakarta.
"Nanti rencana aksi ini kita sepakati dan ke depan akan kita monitor. Jadi, prosesnya itu dimonitor. Jadi bukan cuma sekedar datang terus nggak ada kabar. Nanti akan rutin nih ketemu dengan pak wagub, bertemu dengan pak gubernur," kata dia.
Sandiaga mengatakan pertemuan hari ini merupakan kelanjutan kerjasama antara pemerintah Jakarta dan KPK untuk mencegah korupsi di lingkungan PNS.
"Ya kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi untuk tindak-lanjut MoU kami dengan KPK berkaitan dengan Korsupgah. Untuk pencegahan dan budaya perilaku anti korupsi di lingkungan pemprov DKI," ujar Sandiaga.
Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga meminta KPK mendampingi program Road to Wajar Tanpa Pengecualian selama lima bulan ke depan.
"Tadi ada satu penekanan yang menarik yaitu pendekatan dari beberapa isu adalah KPK akan membantu proses kami dalam road to WTP terutama mengenai beberapa isu-isu utama," katanya.
Ketua Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution, mengatakan kerjasama dengan pemerintah Jakarta terkait program pendamping, di antaranya e-planning, e-budgeting.
"Kalau bicara masalah hadir. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Maksudnya adalah program pendampingan terkait masalah ada lima program wajib. Kalau kita sering dengar di luar kita bantu bangun e-planning termasuk biaya terus juga e-budgeting online ya," kata dia
Itu sebabnya, KPK siap mendampingi pemerintah melakukan pencegahan korupsi sejak dini.
"Nah kita coba berikan pendampingan terkait masalah proses hal-hal yang dianggap perlu. Ya itu kita lakukan. Nanti koordinasi ini kita buat ke rencana aksi dari masing-masing SKPD," tuturnya.
KPK akan terus-menerus melakukan pemantauan terhadap pemerintah Jakarta.
"Nanti rencana aksi ini kita sepakati dan ke depan akan kita monitor. Jadi, prosesnya itu dimonitor. Jadi bukan cuma sekedar datang terus nggak ada kabar. Nanti akan rutin nih ketemu dengan pak wagub, bertemu dengan pak gubernur," kata dia.
