Infografis
Suara.com - Buruh dari kelompok Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menobatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai bapak upah murah. Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu juga diteriaki pembohong.
Penobatan itu diberikan saat buruh berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2017).
Dalam aksinya, buruh menolak Upah Minimum Provinsi Jakarta tahun 2018 sebesar Rp3.648.035 yang sudah diteken Anies.
"Ini aksi pemanasan untuk menolak kebijakan gubernur Jakarta mengenai UMP tahun 2018. Artinya masih ada aksi berikutnya dan tidak menutup kemungkinan bakal aksi besar-besaran 10 November," ujar koordinator wilayah SBSI Jakarta Dwi Harto di atas mobil komando.
Baca Juga: Sandiaga Ingin Demo Buruh Beso Dipercantik dengan Salawatan
Perwakilan buruh membawa spanduk besar berwarna merah bertuliskan "Aksi Buruh Jakarta yang Dibohongi". Selain itu mereka juga mengibarkan bendera bertuliskan KSBSI. Demo dikawal puluhan aparat kepolisian yang membawa tembakan gas air mata.
Menurut Dwi, Anies dan Sandiaga telah membohongi buruh. Sebab, saat mengumumkan besaran UMP 2018 Rp3,6 juta ke media beberapa waktu lalu, pemimpin Jakarta itu mengatakan penuh dengan negosiasi.
"Kalau menetapkannya menggunakan PP 78 nggak perlu ada negosiasi. Itu sudah jadi Rp3.648.035. Dia sudah berbohong dalam hal pemberitaan media penuh negosiasi. Rp3.648.035 nggak perlu negosiasi, itu putusan PP 78," kata dia.
Memang, saat mengumumkan besaran UMP, Anies mengatakan pemerintah DKI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya.
"Dia (Anies-Sandi) telah membohongi kawan-kawan soal kontrak politik. Dalam perjanjian itu Anies dan Sandiaga berjanji akan menentukan UMP bukan pakai PP 78," katanya.
Baca Juga: Kecewa dengan Anies, Buruh KSPI Balik Memuji Ahok
Sebelumnya serikat pekerja mengusulkan UMP DKI 2018 sebesar Rp3.917.398 atau lebih besar Rp269 ribu dari usulan pengusaha dan pemerintah. Tetapi usulan buruh yang dihitung dari hasil survei kebutuhan hidup layak ditambah inflasi diabaikan pemerintah.
