Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno tidak melarang demonstrasi buruh yang rencananya diselenggarakan pada Jumat (10/11/2017). Buruh akan unjuk rasa mengangkat isu penolakan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2018 yang baru disahkan sebesar Rp3.648.035.

"Nggak ada (larangan demontrasi), buat kami silakan berkoordinasi dengan pihak aparat. Saya titip pesan pada teman-teman untuk tentunya selalu bisa menggerakkan ekonomi," ujar Sandiaga di Siloam Hospital, Lippo Karawaci, Tangerang, Kamis (9/11/2017)

Bagi Sandiaga yang terpenting penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib agar tak mengganggu masyarakat yang lain.

"Jadi nanti diatur rekan-rekannya untuk mensuplai makan siangnya, atraksi-atraksi budaya nanti bisa dihadirkan semoga bisa menghibur warga dan tidak mengakibatkan ketidaktertiban," kata dia

Sandiaga berharap aksi besok diwarnai aksi kreatif untuk menggugah hati pengusaha agar mau memenuhi semua hak buruh.

"Ya dipercantik dengan salawat-salawat dan siraman-siraman rohani karena banyak sekali idiom-idiom dari religiusitas seperti bagaimana mengajarkan para perusahaan itu membayar hak-hak pekerja sebelum keringatnya kering seperti itu jadi itu yang harus diingatkan," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan dalam menentukan UMP, pemerintah mengacu pada pertimbangan yang disampaikan Dewan Pengupahan -- di dalamnya ada unsur pengusaha, pemerintah, dan pekerja.
 
"Kita lakukan sesuai dengan keinginan teman-teman dari koalisi yaitu survei KHL namun hasil survei KHL-nya memang rendah, karena ekonomi kita sangat dalam keadaan yang penuh tantangan. Jadi tetap kita naikin cukup signifikan kita kompensasi kita dengan turunnya biaya hidup mereka, belanja sehari-hari mereka kita turunkan dengan satu PD Pasar Jaya dan untuk transportasi dengan Transjakarta," katanya.