Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan belum menentukan sikap untuk mengusung atau mendukung calon tertentu dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 mendatang. Menurut pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, Arif Susanto, itu dilakukan PDIP karena memiliki sejumlah masalah besar dalam menghadapi Pilgub Jabar.
"Selain PDIP tidak punya kader yang cukup populer dan cukup kababel, problem lain adalah bahwa PDIP itu memiliki gengsi politik yang terlalu besar," kata Arif di D'Hotel, Menteng, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017).
Arif mengungkapkan, problem utama PDIP adalah faktor komunikasi politik dengan sejumlah bakal calon yang sudah diusung oleh partai lainnya. Di antaranya dengan Dedi Mizwar dan Ridwan Kamil yang dinilai komunikasi politiknya kurang bagus.
"PDIP terus berkutat pada nama Puti Guntur Soekarnoputri, yang saya khawatir yang kenal Puti hanya kader PDIP. Yang lain tidak tahu," katanya.
Baca Juga: PDIP-PKS Berkoalisi di Pilgub Jabar? Siapa Calonnya?
Arif mengatakan, ada beberapa pilihan PDIP bila gengsi politiknya yang besar dilepas. Pertama, PDIP bisa bergabung dengan koalisi besar pengusung Ridwan Kamil.
"Konsekuensinya, PDIP harus rela mendapatkan kue yang lebih kecil karena mereka datang belakangan. Tapi positifnya adalah peluang untuk menang tampaknya lebih besar," kata Arif.
Kemudian peluang kedua adalah jika PDIP mengusung Dedi Mulyadi yang notabene bukan kadernya. Tetapi ada keuntungan bagi PDIP, bahwa sosok Dedi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jabar memiliki akar yang cukup kuat terutama di daerah Purwakarta dan sekitarnya.
"Tinggal pertarungannya, Dedi Mulyadi mau dipasangkan dengan siapa," katanya.
Arif mengingatkan bahwa peluang Dedi untuk menang akan mengecil jika PDIP memasangkan dengan Puti. Terutama untuk mendapatkan suara dari kantong-kantong pemilih muslim yang taat.
Baca Juga: Golkar Usung Ridwan Kamil - Daniel Muttaqien di Pilgub Jabar
"Akan menjadi berbeda kalau PDIP rela hati untuk memilih pasangan yang punya popularitas lebih baik, tapi kemungkinan besar bukan kader partai. Tapi ada risiko politiknya yakni menjadi sulit dikontrol," kata Arif.
