Infografis
Suara.com - Menjelang pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018, komunitas Rumah Bebas Konflik mengadakan diskusi publik untuk membahas potensi konflik di Media Center Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
“Rumah Bebas Konflik fokus ke konflik, namun tidak hanya pemilu, tapi konflik sosial lainnya. Tetapi kenapa membahas ini, karena banyak lembaga-lembaga yang konsen menangani pemilu, pilkada, namun hanya sedikit yang fokus ke konflik ini,” kata Direktur Eksekutif Rumah Bebas Konflik Abdul Ghofur di acara diskusi bertema Potensi Konflik Pilkada Serentak.
Ghofur menyebut tiga faktor yang bisa memicu konflik.
Pertama, pilkada berdekatan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang akan diselenggarakan pada 2019.
“Ya istilahnya jadi batu loncatan bagi para elite politik untuk mencapai target yang lebih besar dalam pemilu legislatif yang secara khusus pilpres 2019,” katanya.
Kedua, pilkada berlangsung di 17 provinsi dan 154 kabupaten serta kota di seluruh Indonesia sehingga masalahnya bisa lebih kompleks.
Gofur menjelaskan partisipan pilkada serentak nanti akan lebih banyak dibandingkan pilkada sebelumnya. Dan hal ini dapat menjadi masalah pada kendali dan pengawasan dalam pemilihan.
“Masalah rentan kendali, pengawasan jadi begitu luas. Tidak hanya bagi penyelenggara, namun misalnya seperti TNI, Polri dalam mengantisipasi adanya konflik,” tambahnya.
Godur kemudian menyebut anggaran yang diajukan untuk menyelenggarakan pilkada mencapai Rp11,9 triliun.
“Dari sisi anggaran, jumlah uang yang berputar di 2018 paling besar sejarah di Indonesia. 2015 pilkada sekitar 6,4 triliun, tidak termasuk yang dikembalikan 20-25 persen. Tahun 2017, anggaran hanya 3,4 triliun. Kemudian, 2018 diajukan 11,9 triliun, itu tentu akan terkoreksi. Itu anggaran hanya untuk KPU, tidak termasuk anggaran TNI, Bawaslu pemerintah daerah dan kandidat,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam acara diskusi.
