Infografis
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia menggelar uji kelayakan bakal calon anggota legislatif DPR RI di kantor PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (4/11/2017). Uji kelayakan tersebut akan berlangsung selama tiga minggu.
Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, sebanyak 90 orang bakal calon legislatif yang mengikuti proses seleksi uji kelayakan bakal caleg DPR dari PSI pada Sabtu-Minggu (4-5 November 2017).
"Penjurian terhadap semua caleg DPR RI gelombang 1, total pendaftaran ada sekitar 1000 untuk DPR tingkat 1 dan tingkat 2, untuk DPR RI ada 200 orang. Dan ini akan berlangsung selama 3 minggu. Hari ini kurang lebih 50 orang, atau 40 orang (yang ikut uji kelayakan)," ujar Grace.
Proses pengujian ini, PSI mengundang sejumlah tokoh yang menjadi panelis uji kelayakan.
Baca Juga: Kalahkan PSI, PDIP Jadi Partai Terpopuler di Generasi Milenial
Adapun tokoh yang menjadi panelis pada hari ini yakni Pakar Politik Djayadi Hanan, Dosen Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani, Suci Mayang Sari, Grace Natalie, Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, aktivis dan mantan Komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Affiah, dan Raja Juliantoni.
Grace memiliki alasan mengundang para tokoh dalam proses pengujian tersebut.
"Kenapa karena proses seleksi bukan internal partai tapi kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel di bidangnya masing-masing. Panita seleksi independen dan merekalah yang akan mengadakan wawancara," jelasnya.
Uji kelayakan tersebut juga dilakukan secara terbuka, tambahnya, dengan alasan agar publik mengetahui kompetensi para calegnya yang akan dipilih mewakil rakyat.
Pasalnya, kata Grace, bakal caleg DPR tersebut nantinya bertugas membuat undang-undang.
Baca Juga: Penyebar Meme Novanto Ditangkap dan Jadi TSK, Ternyata Kader PSI
"Ini menjadi ajang transaksional nggak ada uji kompetensi ini berdasarkan berani bayar, dan orang-orang ini nanti bertanggung jawab memuat legislasi undang-undang aturan yang berlaku untuk 250 juta orang jadi harus transparan. Agar tahu betul siapa yang maju, meski partai ada kewenangan tapi nggak sembarangan. Dengan adanya transparansi, memaksa semua pihak untuk bersikap fair, objektif dan meningkatkan kualitas," tutur Grace.
