Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno membuat sejumlah aturan baru untuk wartawan di Balai Kota. Aturan tersebut mengenai tata cara peliputan yang harus dipatuhi jurnalis jika mau mendapatkan informasi.
Setelah Anies dan Sandiaga resmi menjabat Senin (16/10/2017), wartawan tak bisa lagi menunggu di lantai 2, depan ruang kerja Wakil Gubernur Jakarta. Bila berkaca pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan berlanjut ke Djarot Saiful Hidayat, wartawan diperbolehkan menunggu di sana dan melakukan sesi wawancara (doorstop) dengan siapaun nara sumber yang ada.
Sekarang, sesi wawancara terpusat di ruang Balairung dan konsepnya seperti konferensi pers. Anies dan Sandiaga juga hanya mau menerangkan topik yang ada saat itu. Misalnya, Anies dan Sandiaga melakukan pertemuan tertutup. Kemudian, saat konferensi pers keduanya bisa dibilang irit bicara jika mendapat pertanyaan di luar agenda pertemuan itu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dian Ekowati, angkat bicara mengenai perubahan ini. Dia menjelaskan, seluruh wawancara dipusatkan di Balairung agar terlihat lebih tertib saja. Apalagi, di sana terdapat latar belakang logo Pemprov DKI berwarna cokelat tua, di sisi kanan dan kiri juga ada ondel-ondel.
Baca Juga: Mangkrak 22 Tahun, Tol Becakayu Diresmikan Presiden Jokowi
"Dikonsentrasikan untuk doorstop dikumpul di balairung. Itu hanya semata mata lebih tertib dan tertata rapi kan. Sekarang memang di Balairung," kata Dian saat dihubungi, Jumat (3/10/2017).
Dian menerangkan, pemerintah DKI masih berkomitmen menjadikan pemerintahan yang transparan dan terbuka. Hal itu kata dia, sudah diarahkan langsung oleh Anies dan Sandiaga saat menggelar acara coffee morning bersama media.
"Sama gubernur juga disampaikan bahwa SKPD kalau dikonfirmasi sama media ya harus diberi penjelasan. Itu kan statemennya Pak Gubernur dan Wagub seperti itu," kata Dian.
Tapi pernyataan itu seakan terbalik di lapangan. Sikap sejumlah kepala dinas yang dikonfirmasi wartawan tidak mau banyak berkomentar saat ditanya mengenai persoalan yang lebih teknis. Sebelumnya penjelasan teknis dilakukan oleh kepala dinas.
Saat ditanya soal reklamasi, Ketua Bappeda Tuty Kusumawati sempat menghindar, Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Edy Junaedi juga tidak mau menyebut bukti prostitusi di Alexis. Ada juga Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah yang tidak mau menjelaskan hasil rapat penataan Tanah Abang, meski rapat sudah dilakukan berkali-kali. Mayoritas dari mereka mengatakan Anies atau Sandiaga yang akan menjelaskannya kepada awak media.
Baca Juga: Sejarah Hotel Alexis, Awalnya Hotel Berhantu Lho!
"Nanti dulu ya, besok, ini rapatnya sudah. Nanti dulu, sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan," kata Andri saat ditanya soal penataan Tanah Abang.
