KSPI: Anies-Sandiaga Lip Service dan Gagal Paham Jakarta

Kamis, 02 November 2017 | 21:56 WIB
KSPI: Anies-Sandiaga Lip Service dan Gagal Paham Jakarta
Presiden KSPI Said Iqbal. [Suara.com/Adhitya Himawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Menurut Said Iqbal kebutuhan sewa rumah di Jakarta adalah Rp1 juta, transportasi Rp600.000 per bulan, listrik Rp300.000, dan makanan Rp1.020.000. Belum kebutuhan-kebutuhan yang lain.

"Jadi kalau gubernur menetapkan UMP Rp3,6 juta, padahal kebutuhan yang sederhana adalah Rp3,9 juta, maka tiap bulan bisa dipastikan buruh akan nombok Rp300 ribu," katanya.

Berdasarkan data KSPI, mayoritas buruh Jakarta 75 persen adalah penerima UMP. Berarti 75 persen buruh Jakarta yang jumlahnya jutaan orang akan nombok tiap bulan dan menutupinya dengan cara berhutang, mengurangi gizi kebutuhan hidup serta tinggal di rumah mertua atau orangtua.

Apalagi di 75 persen buruh penerima upah minimum tadi adalah para buruh yang sudah berkeluarga dan punya anak sampai tiga orang. Menurut Said Iqbal bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan upah uang rendah sekali?

"Karena itu stop retorika Anies-Sandi dengan lip service menggratiskan Transjarkarta dan pemberian diskon," katanya.

Terlebih lagi, Jakmart belum tentu ada pemukiman buruh. Jadi kalau buruh harus ke Jakmart, katanya, buruh harus mengeluarkan ongkoa lagi untuk transportasi.

"Sekali lagi buruh menolak UMP dan meminta 3.9 juta. Buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada 10 November 2017 untuk menyatakan cabut mandat Gubernur dan menobatkan sebagai bapak upah murah," katanya.

Terkait dengan rencana Anies - Sandiaga akan memberikan subsidi pangan yang dianggarkan nilainya Rp685 miliar di tahun 2018. Kemudian juga akan meningkatkan penerimaan Kartu Jakarta Pintar dan peningkatan besaran transfer sebesar Rp560 miliar, Said Iqbal menilai lagi-lagi itu menunjukkan gubernur gagal paham terhadap buruh Jakarta.

Menurut Said Iqbal, KJP dan subsidi pangan adalah untuk orang tidak mampu. Sedangkan menurut BPS, buruh dalam kategori mendekati miskin (near poor). Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah. Fakta di lapangan, begitu tarif listrik naik, sewa rumah naik, maka buruh menjadi miskin karena daya belinya turun akibat upah murah tadi. Sudah begitu, secara bersamaan tetap tidak ada subsidi.

Said Iqbal menyebut gaya-gaya retorika Anies-Sandiaga yang mengklaim akan memberikan subsidi pangan Rp685 miliar dan KJP Rp560 miliar adalah setali tiga uang dengan Ahok yang juga menjanjikan hal yang sama pada buruh. Bahkan Ahok akan memberikan rumah susun dengan sewa murah sekali. Tetapi kemudian janji-janji itu tidak pernah terlaksana. "Anis setali tiga uang dengan Ahok, lip service tapi UMP DKI Jakarta tetap murah," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI