Infografis
Pemerintah Jakarta segera membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk mengelola koleksi Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin. Hal itu diungkapkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan setelah bertemu dengan perwakilan Yayasan H. B. Jassin.
"Kami menyepakati beberapa hal. Satu, kesepakatannya adalah pemprov akan membentuk UPT ini, khusus untuk mengelola koleksi pusat dokumentasi sastra H. B. Jassin," ujar Anie di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2017).
Kesepakatan yang kedua, UPT akan mengambilalih alih aset, koleksi, dan karyawan yang dimiliki H. B. Jassin.
"Jadi diserahkan dari yayasan kepada pemprov DKI. Jadi menjadi tanggung jawab DKI pengelolaannya dan lain-lain," kata Anies.
Langkah pertama yang akan diambil pemerintah yaitu melakukan digitalisasi atas seluruh dokumentasi sastra.
Pada poin kempat disepakati UPT akan mengangkat pengelola H. B. Jassin yang ada untuk menjadi pengawas. Kelima, pemerintah akan memberikan gaji kepada sembilan orang karyawan di sana yang belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir.
"Yang keenam UPT ini akan efektif mulai Januari 2018. Jadi kami akan masukan dalam anggaran 2018. Kami menyepakati ini," kata dia.
Setelah H. B. Jassin dijadikan UPT, Anies berharap pusat dokumentasi sastra ini bisa menjadi salah satu rujukan sastra tingkat nasional dan internasional.
Orang yang mendapat amanat langsung dari Hans Bague Jassin, Ajip Rosidi, menjelaskan alasan tertarik kerja sama dengan pemerintah DKI karena pengelola tidak mampu mengurus yayasan ini sendiri.
"Yayasan ini nggak mampu untuk mengurus kebutuhan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan, karena cukup besar. Sekarang juga pemprov hanya memberi sebagian dari kebutuhan," kata Rosidi.
"Hanya membayar gaji pegawai, dan hal-hal yang lain. Tapi misalnya untuk pembelian koleksi baru tidak ada," tambah dia.
Satu dari 23 Janji Anies Kampanye Dijalankan
Menjadikan H. B. Jassin sebagai UPT merupakan satu dari 23 janji Anies pad awaktu kampanye.
"Kami menyepakati beberapa hal. Satu, kesepakatannya adalah pemprov akan membentuk UPT ini, khusus untuk mengelola koleksi pusat dokumentasi sastra H. B. Jassin," ujar Anie di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2017).
Kesepakatan yang kedua, UPT akan mengambilalih alih aset, koleksi, dan karyawan yang dimiliki H. B. Jassin.
"Jadi diserahkan dari yayasan kepada pemprov DKI. Jadi menjadi tanggung jawab DKI pengelolaannya dan lain-lain," kata Anies.
Langkah pertama yang akan diambil pemerintah yaitu melakukan digitalisasi atas seluruh dokumentasi sastra.
Pada poin kempat disepakati UPT akan mengangkat pengelola H. B. Jassin yang ada untuk menjadi pengawas. Kelima, pemerintah akan memberikan gaji kepada sembilan orang karyawan di sana yang belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir.
"Yang keenam UPT ini akan efektif mulai Januari 2018. Jadi kami akan masukan dalam anggaran 2018. Kami menyepakati ini," kata dia.
Setelah H. B. Jassin dijadikan UPT, Anies berharap pusat dokumentasi sastra ini bisa menjadi salah satu rujukan sastra tingkat nasional dan internasional.
Orang yang mendapat amanat langsung dari Hans Bague Jassin, Ajip Rosidi, menjelaskan alasan tertarik kerja sama dengan pemerintah DKI karena pengelola tidak mampu mengurus yayasan ini sendiri.
"Yayasan ini nggak mampu untuk mengurus kebutuhan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan, karena cukup besar. Sekarang juga pemprov hanya memberi sebagian dari kebutuhan," kata Rosidi.
"Hanya membayar gaji pegawai, dan hal-hal yang lain. Tapi misalnya untuk pembelian koleksi baru tidak ada," tambah dia.
Satu dari 23 Janji Anies Kampanye Dijalankan
Menjadikan H. B. Jassin sebagai UPT merupakan satu dari 23 janji Anies pad awaktu kampanye.
"Janjinya adalah kami akan merawat, mengembangkan pusat dokumentasi H. B. Jassin dan kami bersyukur bahwa janji itu terlunasi," kata dia.
Ia menargetkan pembentukan UPT dapat dilakukan awal Januari 2018.
Anies yakin beberapa tahun lagi dokumen tersebut akan menjadi salah satu harta karun sastra.
"Jadi saya bersyukur dan Insya Allah akan dilaksanakan. Minggu depan diharapkan aset ini sudah diserahkan kepada pemprov DKI," ujar dia.
"Jadi besok dari pihak pemprov akan bersurat secara resmi kepada yayasan, lalu yayasan melakukan invetarisasi atas seluruh asetnya, kemudian akan membalas suratnya dengan memberikan penyerahan. Setelah iitu ada berita acara serah terima, ada perjanjian kerja sama," Anies menambahkan.
Untuk gedung, sementara waktu, akan menggunakan bangunan lama di Cikini, Jakarta Pusat. Fokus pemerintah sekarang menyelamatkan koleksi sastra.
"Menyelamatkan semua yang bekerja di situ, sambil nanti kami cari solusi yang terbaik untuk jangka panjang," katanya.
