Infografis
Suara.com - Sebanyak 240 pendamping Desa Migran Produktif (Desmigratif) dari seluruh Indonesia mengikuti bimbingan teknis cara bermigrasi yang aman bagi calon pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Acara ini dilaksanakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, 30 Oktober-2 November 2017.
Desmigratif adalah salah satu upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para TKI yang bekerja di luar negeri dan keluarganya, sejak dari kampung halaman, saat bekerja, hingga kembali ke kampung halaman. Sebagai tahap awal, dipilih 122 desa kantong TKI dari berbagai daerah sebagai pelaksana program.
"Guna memastikan program berjalan sesuai dengan idealitas yang diharapkan, pemerintah merekrut tenaga pendamping Desmigratif. Tiap desa, dua tenaga pendamping," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker, Maruli A. Hasoloan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Untuk memastikan tugas tenaga pendamping Desmigratif berjalan maksimal, lanjut Maruli, pemilihannya ditentukan oleh musyawarah desa dan harus berasal dari desa setempat.
Selama empat hari, para pendamping akan mendapatkan bimbingan teknis tentang program Desmigratif, memahami peluang, dan tata cara bekerja di luar negeri yang aman, memahami 
layanan informasi pasar kerja online di pusat layanan migrasi, dan memahami model pemberdayaan TKI setelah kembali ke kampung halaman.
Maruli menjelaskan, salah satu pemicu terjadinya pengiriman TKI ilegal dan perdagangan orang adalah keterbatasan informasi tentang bermigrasi yang benar, dan lamanya proses pengurusan pada layanan migrasi. Dengan mendekatkan layanan migrasi dan info pasar kerja di luar negeri secara online di desa-desa kantong TKI, serta pelayanan cepat, diharapkan tak terjadi lagi pengiriman TKI secara ilegal.
Selain bimbingan soal layanan migrasi, para pendamping Desmigratif juga mendapatkan materi tentang koperasi, usaha mikro bagi keluarga TKI, dan matan TKI. Mereka juga mendapat cara pengelolaan uang remitansi TKI, pengetahuan tentang perlindungan dan pengasuhan anak untuk program community parenting bagi anak TKI, memahami bahaya human trafficking, perlindungan TKI sebelum berangkat, saat bekerja hingga kembali ke kampung halaman, BPJS Ketenagakerjaan, dan materi terkait lainnya.
Turiyah, salah satu pendamping Desmigratif dari Desa Kuripan Watumalang, Wonosobo, Jawa Tengah, mengatakan, bimbingan teknik menambah kapasitas pendamping tentang layanan migrasi yang cepat dan mendapatkan informasi bekerja di luar negeri yang komprehensif.
"Temuan di kampung kami, ada warga menjadi TKI ilegal karena ada iming-iming dari calo. Hal ini tak akan terjadi kalau warga dapat informasi yang cukup tentang tata cara bekerja di luar negeri dan serta layanan yang cepat," ujarnya.
Hal senada disampaikan Andi Novianto, pendamping Desmigratif dari Desa Mojorejo, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah.
"Dengan layanan yang cepat dan lengkap, calon TKI dan keluarganya merasa tenang," katanya.
Saat ini, desanya sedang merintis koperasi untuk TKI dan keluarganya.
Program Desmigratif melibatkan 11 kementrian dan lembaga, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Ekonomi Kreatif.
Pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia, BRI, BNI, Bank Dunia, PT Sampoerna, dan sejumlah lembaga swasta lainnya.
Pada 2018, Desmigratif akan dikembangkan di 130 desa kantong TKI yang lain, dan 150 desa pada 2019.
