Infografis
Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon setuju dengan gagasan pembentukan tim gabungan pencari fakta kasus penyerangan dengan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
"Saya kira bagus juga kalau dibentuk TGPF sehingga ada kejelasan siapa yang melakukan itu," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai kasus penyerangan brutal tersebut mestinya cepat terungkap. Menurut Fadli Zon kasus yang terjadi pada April 2017 itu sebenarnya tergolong kasus sederhana.
Fadli curiga ada yang disembunyikan dari proses penyelidikan kasus Novel.
"Harusnya gampang dong. Masa kasus-kasus lain yang rumit saja bisa diselesaikan, masa kasus penyerangan kepada Novel tidak bisa. Berarti ada sesuatu yang salah," ujar Fadli.
Gagasan pembentukan TGPF muncul setelah para mantan pimpinan KPK dan aktivis HAM datang ke KPK, kemarin. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo membentuknya.
"Pada kesimpulan, mengusulkan ke pimpinan KPK untuk menyampaikan ke bapak Presiden untuk sesegera mungkin membentuk tim gabungan pencari fakta kasus Novel," kata Abraham Samad.
Menurut Samad TGPF mendesak dibentuk karena polisi terlalu lama mengungkap kasus tersebut. Menurut Samad sejumlah pihak khawatir kasus Novel sengaja tidak diungkap dan tidak menutup kemungkinan kasus serupa kembali terjadi pada pegawai atau pimpinan KPK.
"Dan penyerangan terhadap Novel tidak hanya penyerangan pribadi Novel saja tapi penyerangan terhadap pejuang-pejuang antikorupsi atau penyerangan terhadap KPK yang giat-giatnya memberantas korupsi tanpa pandang bulu," kata Samad.
"Cukup sudah 202 hari bahwa kalau ada masalah kita akan lacak apakah teknis atau politis," kata mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika bicara tentang kasus penyiraman dengan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, kemarin.
Bambang curiga kasus tersebut tak diungkap karena alasan politis.
"Dalam pandangan kami ini bukan masalah teknis, ini masalah politis. Kalau soal teknis teman-teman kepolisian hebatlah, tapi jangan-jangan ada hambatan politis, ini yang kami lacak," kata Bambang.
Bambang bersama para mantan pimpinan KPK dan aktivis hak asasi manusia mendatangi gedung KPK, untuk mendesak penyelesaian kasus Novel. Bambang didampingi, antara lain Abraham Samad, Busyro Muqoddas, M. Yasin, Mochtar Pabotinggi, Najwa Shihab, Usman Hamid, Haris Azhar.
Bambang dan kawan-kawan mendesak KPK membentuk tim gabungan pencari fakta. TGPF diusulkan diisi orang sipil yang ahli.
"Jangan lupa, kemampuan masyarakat sipil menggunakan kompetensinya di berbagai bidang juga dibutuhkan oleh penyidik, kami merasa sebagian kami punya kompetisi untuk itu. Jadi kalau untuk hari ini, kita hadir kita ingin menunjukkan optimisme tanpa mendelegitimasi apa yang sudah terjadi," kata Bambang.
Bambang mengakui pemberantasan kasus korupsi bukan perkara yang mudah. Dalam perjalanannya akan menjumpai berbagai rintangan.
"Kami datang ingin menumbuhkan optimisme, bahwa pemberantasan korupsi terjal, berliku, ganas, disana sini itu hal tidak bisa diingkari, tapi di sisi lain saat kezaliman merajalela dan di puncak kejahatannya, itu tanda- tanda orang mau jatuh, tugas kami menumbuhkan optimisme itu," katanya.
Bambang mengatakan pembentukan TGPF memang tak mudah. Namun, Bambang dan kawan-kawan akan tetap mendorong pimpinan KPK sekarang untuk merealisasikan.
"Itu sebabnya usulan-usulan yang ingin mendorong proses ini diselesaikan. Ada banyak contoh TGPF kurang berhasil, tapi ada juga yang jadi mendorong konsolidasi masyarakat sipil. TGPF Munir itu berhasil, tapi tidak tuntas, itu tantangannya, tim gabungan pencari fakta saat awal reformasi negeri juga keren, itu ungkap begitu banyak catatan luar biasa," katanya.
"Saya kira bagus juga kalau dibentuk TGPF sehingga ada kejelasan siapa yang melakukan itu," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai kasus penyerangan brutal tersebut mestinya cepat terungkap. Menurut Fadli Zon kasus yang terjadi pada April 2017 itu sebenarnya tergolong kasus sederhana.
Fadli curiga ada yang disembunyikan dari proses penyelidikan kasus Novel.
"Harusnya gampang dong. Masa kasus-kasus lain yang rumit saja bisa diselesaikan, masa kasus penyerangan kepada Novel tidak bisa. Berarti ada sesuatu yang salah," ujar Fadli.
Gagasan pembentukan TGPF muncul setelah para mantan pimpinan KPK dan aktivis HAM datang ke KPK, kemarin. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo membentuknya.
"Pada kesimpulan, mengusulkan ke pimpinan KPK untuk menyampaikan ke bapak Presiden untuk sesegera mungkin membentuk tim gabungan pencari fakta kasus Novel," kata Abraham Samad.
Menurut Samad TGPF mendesak dibentuk karena polisi terlalu lama mengungkap kasus tersebut. Menurut Samad sejumlah pihak khawatir kasus Novel sengaja tidak diungkap dan tidak menutup kemungkinan kasus serupa kembali terjadi pada pegawai atau pimpinan KPK.
"Dan penyerangan terhadap Novel tidak hanya penyerangan pribadi Novel saja tapi penyerangan terhadap pejuang-pejuang antikorupsi atau penyerangan terhadap KPK yang giat-giatnya memberantas korupsi tanpa pandang bulu," kata Samad.
"Cukup sudah 202 hari bahwa kalau ada masalah kita akan lacak apakah teknis atau politis," kata mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika bicara tentang kasus penyiraman dengan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, kemarin.
Bambang curiga kasus tersebut tak diungkap karena alasan politis.
"Dalam pandangan kami ini bukan masalah teknis, ini masalah politis. Kalau soal teknis teman-teman kepolisian hebatlah, tapi jangan-jangan ada hambatan politis, ini yang kami lacak," kata Bambang.
Bambang bersama para mantan pimpinan KPK dan aktivis hak asasi manusia mendatangi gedung KPK, untuk mendesak penyelesaian kasus Novel. Bambang didampingi, antara lain Abraham Samad, Busyro Muqoddas, M. Yasin, Mochtar Pabotinggi, Najwa Shihab, Usman Hamid, Haris Azhar.
Bambang dan kawan-kawan mendesak KPK membentuk tim gabungan pencari fakta. TGPF diusulkan diisi orang sipil yang ahli.
"Jangan lupa, kemampuan masyarakat sipil menggunakan kompetensinya di berbagai bidang juga dibutuhkan oleh penyidik, kami merasa sebagian kami punya kompetisi untuk itu. Jadi kalau untuk hari ini, kita hadir kita ingin menunjukkan optimisme tanpa mendelegitimasi apa yang sudah terjadi," kata Bambang.
Bambang mengakui pemberantasan kasus korupsi bukan perkara yang mudah. Dalam perjalanannya akan menjumpai berbagai rintangan.
"Kami datang ingin menumbuhkan optimisme, bahwa pemberantasan korupsi terjal, berliku, ganas, disana sini itu hal tidak bisa diingkari, tapi di sisi lain saat kezaliman merajalela dan di puncak kejahatannya, itu tanda- tanda orang mau jatuh, tugas kami menumbuhkan optimisme itu," katanya.
Bambang mengatakan pembentukan TGPF memang tak mudah. Namun, Bambang dan kawan-kawan akan tetap mendorong pimpinan KPK sekarang untuk merealisasikan.
"Itu sebabnya usulan-usulan yang ingin mendorong proses ini diselesaikan. Ada banyak contoh TGPF kurang berhasil, tapi ada juga yang jadi mendorong konsolidasi masyarakat sipil. TGPF Munir itu berhasil, tapi tidak tuntas, itu tantangannya, tim gabungan pencari fakta saat awal reformasi negeri juga keren, itu ungkap begitu banyak catatan luar biasa," katanya.
