Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai tidak ada yang keliru dari sikap pemerintah Jakarta dengan tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis.
"Sudah sesuai dengan aturan yang ada, sudah sesuai janji gubernur Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan semua pihak mestinya belajar untuk mematuhi hukum, termasuk pemerintah. Pemerintah, katanya, tidak boleh menggunakan kekuasaan lantas pelanggaran dibiarkan.
"Selama ini ada kesan pembiaran. Pembiaran itu kan suatu crime by omission," ujar Fadli.
Setelah izin usaha Alexis tidak diperpanjang, kata Fadli, pemerintah daerah harus mencarikan solusi pekerjaan baru bagi lebih dari seribu karyawan Alexis.
"Sekarang bagaimana, mungkin para pekerjanya, karyawannya bisa juga mendapatkan kejelasan tentang status pekerjaan mereka atau bisa disalurkan ke tempat yang produktif untuk bekerja di restoran atau di tempat-tempat lain yang merupakan keahlian mereka," kata Fadli.
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rian Ernest, mengapresiasi langkah Anies merealisasikan janji untuk tak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Tapi, agar tak terkesan pilih-pilih, Rian berharap tindakan serupa juga diberlakukan di tempat-tempat lain di Jakarta.
"Saya apresiasi, dalam arti Pak Anies merealisasikan janji kampanyenya, dengan menduga Alexis prostitusi lalu tidak perpanjang izinnya," kata Rian di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia di Tanah Abang, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
"Kalau saya sekarang ingin ajak Pak Anies berarti jangan hanya di Alexis, ada lagi tempat lain yang berdasarkan rumor semacam itu, itu segera tindak. Supaya apa? Adil. Kalau nggak nanti orang bertanya kenapa Alexis doang, yang lain-lain dong. Anda jalan ke Harmoni kan banyak klub-klub besar yang kalau kita duga bisa jadi sejenis," tambah tokoh yang baru saja mendaftar menjadi bakal calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia.
Lebih jauh Rian menyoroti bukti yang dijadikan dasar pemerintah tak memperpanjang izin usaha Anies.
"Kalau saya, ini penutupannya cuma berdasarkan pemberitaan media massa saja kan. Tanpa bukti sih. Tapi saya apresiasi itu," kata Rian.