Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dakhiri, mengimbau masyakat untuk tidak menomorduakan pelatihan dan pendidikan vokasi. Vokasi memiliki peran strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pekerja Indonesia.
"Pandangan masyarakat yang masih menganggap pelatihan dan pendidikan vokasi sebagai second class, tidak bergengsi, dan tidak keren harus diubah. Justru vokasi makin mendekatkan calon tenaga kerja dengan pasar kerja. Alumni vokasi sesuai kebutuhan industri, " kata Menaker, saat memberikan sambutan pada acara simposium "Pendidikan vokasi (kejuruan), sistem ganda yang berorientasi pada praktik-peluang bagi Indonesia", di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Hanif mengakui, butuh upaya agar masyarakat tidak menomorduakan vokasi. Salah satunya dengan mempermudah akses dan mutu vokasi yang masih terbatas.
Idealnya, dimanapun manusia Indonesia berada, mereka harus memperoleh akses pelatihan kerja dan vocasional training yang berkualitas. Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya memperbaiki balai latihan kerja. Sektor swasta didorong untuk memperbaiki lembaga pelatihan swasta.
Selain itu, kalangan industri pun diminta membuka akses training center untuk masyarakat umum. Mutu SMK dan Politeknik pun terus diperbaiki.
"Jika mutu pelatihan dan pendidikan vokasi terus diperbaiki, serta aksesnya diperluas, dengan sendirinya masyarakat akan tertarik dengan vokasi," lanjut Hanif.
Terkait pengembangan vokasi, lanjutnya, Indonesia harus berkaca dari pengalaman Jerman dan negara-negara Skandinavia yang berhasil melakukan pembangunan ekonomi melalui kontribusi vokasi. Di kawasan tersebut, pelatihan dan pendidikan vokasi mampu menggenjot pembangunan ekonomi secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Hanif menyambut positif langkah kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Kadin Jerman dalam pengembangan vokasi yang telah disepakati.
Turut hadir dalam acara simposium tersebut, diantaranya Wakil Dubes Jerman, Hendrik Berkeling, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Raden Pardede, Ketua Apindo, Anton J. Supit, dan Deputi Bidang kordinasi Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin.
