Cek Fakta
Suara.com - Mantan Presiden B. J. Habibie menasihati Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahudin Uno ketika merka bertemu di rumah Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Rabu (25/10/2017), siang.
"Pesan khusus agar supaya diperhatikan pengembangan sumber daya manusia dengan cikal bakal masa depan bangsa Indonesia. Jadi kita harus, dalam hal ini memperjuangkan agar supaya sumber daya manusia yaitu perilakunya, baik dalam hal ini iman dan taqwanya," kata Habibie.
Habibie mengatakan pendidikan merupakan dasar pengembangan SDM. Habibie mengingatkan keutamaan sekolah-sekolah kejuruan untuk menghasilkan generasi masa depan.
"Pendidikan nggak usah S1, S2, S3, yang penting dari sekolah kejuruaan. Nah itu yang nanti berada di depan, yang harus melaksanakan pembangunan. Tentunya nanti yang harus direkayasa oleh orang-orang yang mengerti, dan harus ada kerjasama. Rekayasa tok tanpa kerjasama yang mampu melaksanakan, nggak ada artinya. Mau bisa melaksanakan tapi tidak rekayasa, ngawur. kita harus sinergi positif," katanya.
Habibie kemudian menceritakan pengalaman ketika masih menjadi Presiden.
"Dulu waktu bapak yang mendapat kesempatan untuk memimpin Bangsa Indonesia, di mana kita dari otoriter menjadi demokrasi, di mana kita andalkan pada sumber daya manusia, maka memang diberikan otonomi daerah supaya budaya-budaya di daerah bisa berkembang, tapi bisa bersinergi dengan daerah yang lain," kata Habibie.
Habibie juga menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan budaya bangsa.
"Tapi kita harus tingkatkan ketahanan budaya kita, karena itu kita butuh GBHD. Ada daerah yang kaya, ada daerah yang belum kaya. Kalau tiap daerah memiliki GBHD sampai ke pelosok-pelosok itu cikal bakal untuk sebagai masukan diperjuangkan kita memiliki Garis Besar Haluan Negara. Agar supaya profesional, maka produk hukum dari GBHD dan GBHN ada dari DPRD dan dewan riset daerah," kata Habibie.
Habibie meminta Anies dan Sandiaga bersinergi dengan pemerintah pusat.
"Ya, jelas dong, harus ada pemerataan ya. Soalnya begini, kita tidak bisa, pemerintah DKI memang kaya, banyak orang, di kota, tapi tidak bisa diberikan sifat istimewa dibandingkan daerah lain. Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.
