Infografis
Setelah Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri dibentuk, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap anggotanya mendapatkan tunjangan kinerja sama seperti yang diperoleh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Tito sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp2,6 triliun, sebanyak Rp700 miliar di antaranya untuk belanja pegawai.
"Anggaran ini kan ada belanja pegawai, ada belanja barang dan ada belanja modal. Belanja pegawai itu kalau untuk kepentingan 3000 orang, kira-kira diperlukan Rp700 miliar," kata Tito di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Tito menginginkan anggota polisi yang bertugas di Densus Tipikor sejahtera sehingga mereka mampu menjaga integritas.
"Menyapu lantai kotor harus dengan sapu yang bersih. Ini kembali pada kesejahteraan anggota. Konsep kita dari Polri agar anggota-anggota ini diberikan tunjangan kinerja yang sama dengan KPK, itu mencapai lebih kurang Rp700 miliar," ujar Tito.
Anggaran sekitar Rp300 miliar akan dipakai untuk belanja barang, termasuk untuk operasional penyelidikan dan penyidikan serta untuk kebutuhan lainnya.
"Supaya tidak terjadi penyimpangan. Harus nyari kesana-kemari kalau kurang. Lengkapi mereka dengan anggaran yang cukup agar bekerja di dalam jalurnya," ujar Tito.
Sedangkan anggaran yang paling besar untuk belanja modal, sekitar Rp1,5 triliun. Biaya ini sudah termasuk penyediaan infrastruktur di wilayah.
"Sekitar Rp1,5 triliun untuk belanja modal. Kalau mau dibangun satgas-satgas di wilayah dengan gedung-gedungnya idealnya segitu. Itu pun bertahap sampai tahun 2020 selama 3 tahun," tutur Tito.
"Jadi sebetulnya anggarannya sendiri kalau memang itu dibentuk, urgent itu yang paling penting adalah gaji. Gaji kan nggak bisa ditunda. Sama biaya operasionalnya harus cukup yang kira-kira kalau kita lihat lebih kurang sekitar Rp1 triliun," Tito menambahkan.
"Anggaran ini kan ada belanja pegawai, ada belanja barang dan ada belanja modal. Belanja pegawai itu kalau untuk kepentingan 3000 orang, kira-kira diperlukan Rp700 miliar," kata Tito di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Tito menginginkan anggota polisi yang bertugas di Densus Tipikor sejahtera sehingga mereka mampu menjaga integritas.
"Menyapu lantai kotor harus dengan sapu yang bersih. Ini kembali pada kesejahteraan anggota. Konsep kita dari Polri agar anggota-anggota ini diberikan tunjangan kinerja yang sama dengan KPK, itu mencapai lebih kurang Rp700 miliar," ujar Tito.
Anggaran sekitar Rp300 miliar akan dipakai untuk belanja barang, termasuk untuk operasional penyelidikan dan penyidikan serta untuk kebutuhan lainnya.
"Supaya tidak terjadi penyimpangan. Harus nyari kesana-kemari kalau kurang. Lengkapi mereka dengan anggaran yang cukup agar bekerja di dalam jalurnya," ujar Tito.
Sedangkan anggaran yang paling besar untuk belanja modal, sekitar Rp1,5 triliun. Biaya ini sudah termasuk penyediaan infrastruktur di wilayah.
"Sekitar Rp1,5 triliun untuk belanja modal. Kalau mau dibangun satgas-satgas di wilayah dengan gedung-gedungnya idealnya segitu. Itu pun bertahap sampai tahun 2020 selama 3 tahun," tutur Tito.
"Jadi sebetulnya anggarannya sendiri kalau memang itu dibentuk, urgent itu yang paling penting adalah gaji. Gaji kan nggak bisa ditunda. Sama biaya operasionalnya harus cukup yang kira-kira kalau kita lihat lebih kurang sekitar Rp1 triliun," Tito menambahkan.
