Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengklaim, memunyai bukti konsorsium pelaksana proyek KTP elektronik mengkhawatirkan ada partai politik yang mempersulit proses pembahasan anggaran di DPR.
Hal itu diungkapkan JPU KPK dalam persidangan kasus dugaan korupsi KTP-el oleh terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, Senin (23/10/2017).
Dalam persidangan itu, JPU KPK menghadirkan bekas Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Isnu Edhi Wijaya.
Baca Juga: Sidang Andi Narogong, Hakim: Seperti Hebat Sekali Dia
Jaksa Abdul Basir mengonfirmasi salah satu barang bukti yang disita KPK, yakni dokumen catatan manajemen risiko dalam pekerjaan proyek KTP-el.
"Barang bukti surat tertanggal 5 Oktober 2011, dengan tanda tangan Isnu Edhi Wijaya, tentang sepuluh risiko dalam proyek," kata Jaksa Basir di gedung Pengadilan tindak pidana korupsi, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Jaksa Basir mengatakan, dalam poin ketiga dari surat tersebut ditulis risiko yang dimaksud adalah risiko politik. Ia menuturkan, menurut Konsorsium PNRI, hambatan soal anggaran bisa disebabkan oleh parpol.
"Dan untuk mengantisipasi hal itu, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa konsorsium harus membangun komunikasi secara proaktif dengan DPR," kata Basir.
Menanggapi hal itu, Isnu mengakui lupa. Dia mengatakan surat tersebut bisa saja untuk dewan pengawas.
Baca Juga: Hujan Deras, Mahasiswa Aksi Tuntut Polda Metro Bebaskan Rekannya
"Saya tidak ingat. Mungkin itu surat kami buat laporan ke dewan pengawas," tukasnya.
