Infografis
Kemudian, Anggota Fraksi Golkar Ace Hasan mengatakan mendukung Perppu ini menjadi undang-undang. Dia juga menolak bila disebutkan Perppu ini malah memberangus kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
"Perppu ini justru memantabkan kesadaran warga bahwa Pancasila adalah pilihan terbaik dan final," kata dia.
Anggota Fraksi Nasdem Tamanuri mengatakan komitmen bahwa partainya menerima Perppu ini untuk dijadikan undang-undang. Dia juga menilai, Perppu ini dikeluarkan sesuai dengan prosedur dan tidak ada masalah.
"Nasdem menerima dan menyetujui untuk disahkan ini menjadi undang-undang yang selanjutnya diputuskan melalui rapat tingkat II, rapat paripurna," tutur dia.
Begitu pun dengan Fraksi Hanura yang menerima Perppu ini untuk dijadikan undang-undang. Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan fraksinya mengikuti keputusan pemerintah.
"Kesimpulannya, fraksi Hanura menerima dan setuju untuk dibicarakan ke tingkat II untuk dijadikan undang-undang," ujar Nurdin.
Menerima dengan catatan
Anggota Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas mengatakan setuju membawa revisi ini ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, dia mengatakan perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
"Perlu revisi terhadap undang-undang ormas, utamanya yang berhubungan dengan berserikat dan berkumpul," ujar dia.
Anggota Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes mengatakan memberikan persetujuan terhadap Perppu ini. Dia juga menginginkan supaya Perppu ini diambil keputusan untuk menjadi undang-undang dengan cara musyawarah mufakat.
