Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan masih banyak yang perlu dibenahi dalam pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.
Menurutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Bawaslu harus mendeteksi kerawanan sejak dini jelang pilkada sampai usainya pelaksanaan.
"Ada satu maping kerawaman Pilkada, yakni sebelum Pilkada, selama pilkada dan setelah Pilkada ada semua. Apakah berupa sebelumnya ada oknum yang akan tidak netral menjadi masalah, netralitas Aparatur Sipil Negara masalah? Apakah netralitas penyelenggara Pilkada masalah? Apakah money politik masalah? Apakah isu politik SARA masalah juga? dan kampanye bohong atau Hoax. Ini yang perlu kita selesaikan," kata Wiranto dalam rapat koordinasi pilkada serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2017).
Maka itu, Wiranto meminta kepada Badan Pengawas Pemilu secepatnya menyelesaikan penelitian tentang indeks kerawanan Pilkada Serentak 2018.
Baca Juga: Jelang Pilkada Jatim, Gus Ipul Dinobatkan Jadi Santri Inspiratif
"Saya minta bawaslu segera menyelesaikan penelitianya tentang indeks kerawanan pemilu. Tahun lalu beberapa bulan sebelumnya sudah mengambil satu prakarsa antara Menkopolhukam dengan bawaslu untuk memetakan kerawanan di setiap daerah Pilkada serentak," ujar Wiranto.
Wiranto menambahkan dengan dilakukan antisipasi sejak dini, berharap kerawan Pilkada serentak 2018 tidak akan terjadi.
"Sehingga sejak dini lakukan pencegahan negatif-negatif, saat pilkada digelar. Maka indeks kerawanan pemilih sudah masuk wilayah yang aman kondusif. Kita tidak kecolongan," ujar Wiranto.
Wiranto menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo dalam HUT Republik Indonesia ke-72, tentang pengamanan Pilkada serentak 2018.
"Dalam merawat kematangan demokrasi terutama di Pilkada serentak 2018 sebagai bagian penting dalam menjaga momentum pemerintah untuk terus memperhatikan stabilitas keamanan, mendorong kemampuan peningkatan profesionalitas kita," ujar Wiranto.
Baca Juga: Pilkada Jatim, PAN Masih Gamang soal Cagub
"Berarti kalau aparat keamanan sudah bisa menjaga stabilitas, menjaga keamanan, pemangku kepentingan dapat baik. Sehingga hambatan permasalah apapun gangguan akan dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya," Wiranto menambahkan.